Manado – Perusahaan minyak PT Sele Raya mengklaim mempunyai tiga lapangan minyak atau tiga blok serta akan memberikan investasi sebesar US$20 juta untuk membuka lahan minyak baru didaerah Jawa dan Sumatera yang mencapai 1.000 hingga 2.000 barel per hari (bph). Hanya saja masalah tersebut terhambat karena pengurusan Birokrasi yang rumit.
Padahal PT Sele Raya mampu menyumbangkan puluhan juta dolar untuk kesejahteraan 30 juta rakyat miskin di Indonesia.
Menurut Eddy Tampi selaku pemilik tunggal (Owner) PT Sele Raya mengatakan mampu memproduksi minyak dari perusahaannya tersebut saat ini sekitar 2.000 bph tetapi potensinya 200 bph, sehingga kehilangan dari penerimaan negara hanya dari perusaannya itu sekitar US$10 juta perbulan.
Tetapi permasalahannya untuk pembebasan lahan dari pemerintah selalu dihambat dengan birokrasi yang rumit.
Pencapaian target produksi minyak, lanjutnya, juga bergantung pada faktor eksternal terutama pembebasan lahan. di Sumsel, saat ingin memasang pipa, harga tanah yang akan dibebaskan itu misalnya di pasaran Rp10.000 per meter.
Namun begitu masyarakat tahu PT Sele Raya mau masuk, harganya melonjak lima kali lipat hingga Rp50.000 per meter.
“Tergantung pembebasan lahan. Ada juga yang lahannya kami cuma minta 1 hektar atau 0,5% dari lahannya tapi ngga dikasih?,” ujar Tampi.
Sementara itu GM PT Sele Raya Juchiro Tampi menjelaskan, apabilah kita mampu memproduksi 1,2 juta bph, dan konsumsinya kita hanya 1 juta bph, maka terdapat keuntungan sebesar 200 ribu bph.
“200 ribu barel kali seratus dolar, sehingga rata-rata US$20 juta perhari untuk membangun bangsa Indonesia seperti melakukan pembangunan sekolah, rumah sakit. Tetapi yang terjadi saat ini, kita produksinya hanya 830 ribu bph tetapi konsumsi 1 juta bph sehingga terjadi devisit,” tutur Juchiro.
“Bagaimana kita mencapai 1,2 juta barel itu sehingga ada pendapatan keuntungan negara, selama Eddy Tampi memimpin Sele Raya sejak tahun tujupuluhan (50 tahun) yaitu masalah non teknis tentang pergantian lahan harus maksimal dua bulan, jadi perusahan minyak juga tidak boleh menegas harga beli kemasyarakat umum, tetapi masyarakat umum juga harus memberikan harga yang wajar, jadi ada win-win solution, sehingga kalau perusahaan Migas itu ngebor makin cepat, makin banyak dapat minyaknya, negara makin mendapat profit sehingga mempunyai dana membagun jalan, jembatan serta perbaikan umum lainnya,” kata dia. (Jrp)
