Manado – Sulawesi Utara oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ditengarai merebak terjadi praktik politik uang. Politik uang tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) dan tim sukses caleg.
Menurut peneliti ICW Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/14) kemarin, temuan ICW di 15 provinsi marak terjadi politik uang. “Partai apa pun, di mana pun (lakukan politik uang),” ujarnya.
Dikatakannya, praktik politik uang dilakukan oleh caleg petahana di tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan DPR RI. “Caleg bukan hanya menjalankan praktik politik uang, namun juga memanfaatkan fasilitas negara,” sebutnya.
Hal itu terjadi pada caleg petahana di level parlemen daerah hingga pusat. Fasilitas negara yang digunakan kebanyakan adalah seperti mobil dinas untuk kampanyenya.
“Incumbent caleg pakai lagi (mobil dinas). Ini baru temuan tahap pertama,” katanya. Namun Donal masih belum mengungkapkan secara rinci, nama caleg yang melakukan praktik politik uang tersebut maupun partai yang mengusungnya.
Dari data ICW, 14 provinsi lainnya yang marak terjadi politik uang adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. (semuel)
