Manado – Komisi 4 DPRD Sulut terpaksa men-skor selama satu jam pembahasan Ranperda APBD 2017 bersama Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 James Karinda yang dihadiri Kepala Dinas dan Kepala BLK, Jumat (18/11/2016) sore, terpaksa ditunda sesuai permintaan anggota Komisi 4 Herry Tombeng.
“Kalau diperhatikan lebih 80 persen anggaran BLK itu ATK yang habis pakai bukan untuk publik. Kelihatan kecil tapi orang kebanyakan terjatuh akibat batu kecil bukan batu besar,” ujar Herry Tombeng.
Kedepan menurut anggota Fraksi Gerindra ini, anggaran SKPD-SKPD meminimalisasi program seremonial, harus memberi manfaat bagi masyarakat.
“Penganggaran harus pro rakyat jangan seremonial,” pungkas Herry Tombeng. (JerryPalohoon)
