Bitung, BeritaManado.com – Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Secara Virtual, Senin (27/2/2023).
Rakor itu diikuti Wakil Wali Kota di ruangan kerjanya bersama Forkopimda Kota Bitung dipimpin Menteri Dalam Negri, Tito Karnavian.
Dalam Rakor itu, Tito memaparkan materi tentang pengendalian inflasi tahun 2023 dan membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi di daerah masing-masing tahun 2023.
Menurut Wakil Wali Kota, Menteri Tito juga kembali menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada rapat kerja nasional asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang menekankan tujuh hal.
Pertama, Peningkatan Konsumsi dan Belanja Masyarakat, yakni PPKM telah dicabut, mobilitas dan belanja masyarakat harus digenjot, manfaatkan iven-iven seni dan olahraga, permudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi, promosikan desa wisata untuk menyerap produk UMKM daerah.
Kedua, Hilirisasi Produk. Yakni, hilirisasi itu bukan hanya di nikel, tembaga (hasil tambang) tetapi juga ada di perikanan, pertanian dan perkebunan.
Ketiga, Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah masing-masing, yakni menjaga harga dan jaga pasokan, sinergi antar daerah penting terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang. Kontrol langsung dengan turun ke pasar karena ini menyangkut dengan inflasi.
Keempat, Belanja Produk Dalam Negri. Yakni, dorong APBD untuk membeli produk dalam negri agar dapat membantu UMKM naik kelas.
Kelima, Peningkatan iklim Investasi dengan mengecek kembali terkait kemudahan perizinan, undang-undang dan tingkatkan daya tarik untuk melakukan investasi.
“Keenam, Penurunan Stunting agar terus dimonitor hingga selalu ada penurunan setiap tahunnya dan ketujuh, Masa Depan Tenaga Honorer yang masih dibahas untuk ditemukan jalan tengahnya,” kata Hengky.
Tidak hanya itu, Tito juga kata Hengky, mengingatkan arahan Presiden tentang pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yaitu, pertama, kepala daerah terus memonitori setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi serta inflasi.
Kedua, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, pelaksanaan rapat TPID secara regular rutin (mingguan) dengan memerintahkan Sekda sebagai Kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan.
“Keempat, daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPID, khususnya tarif PLN, PDAM dan angkutan kota,” katanya.
(***/abinenobm)
