Ferry Daud Liando
Manado, BeritaManado.com — Sejumlah Fraksi di DPR RI mewacanakan pemilihan gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden RI tanpa harus melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat.
Wacana tersebut mulai digulirkan dalam pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta.
Menurut Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando bahwa wacana tersebut logis atau masuk akal.
Ia beralasan bahwa gubernur itu selain kepala daerah, dia juga menjabat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Gubernur berbeda dengan bupati dan walikota yang hanya melekat fungsi sebagai kepala daerah.
Dalam sistim pemerintahan daerah, kedudukan provinsi harusnya hanya sebatas daerah administratif dan kedudukan kabupaten/kota adalah sebagai daerah otonom.
Karena titik berat otnomi daerah diletakan di kabupaten/kota maka fungsi provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berfungsi sebagai mediator, koordinatif dan pengawasan.
Sedangakan eksekutor kebijakan menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, fungsi pemerintah provinsi adalah untuk menjaga keutuhan NKRI.
“Karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat maka sangat dimaklumi jika ada wacana pengangkatan gubernur oleh presiden.
Selama ini sudah banyak daerah yang di pimpin oleh gubernur yang hanya diangkat oleh presiden,” kata Liando.
Ditambahkannya, tata kelola pemerintahan berjalan normal tanpa ada gangguan.
Bahkan, terdapat beberapa provinsi yang dipimpin gubernur yang diagkat presiden justrtu berkembang lebih maju ketimbang dipimpin gubernur yang dipilih langsung.
Jika wacana tersebut menjadi kebijakan maka akan berguna bagi efesiensi penggunaan anggaran dserah untuk Pilkada.
Pembiayaan bisa digeser pada kebutuhan publik seperti pembenahan infrastruktur dan bantuan sosial.
Oleh karena, menurut Ferry Liando, titik berat otonomi daerah ada di kabupaten/kota maka pemilihan bupati dan walikota tetap oleh rakyat secara langsung.
Karena rakyat butuh pemimpin daerah bukan hanya memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang baik akan tetapi juga punya hubungan emosional antara rakyat dengan pemimpinnya.
(***/Frangki Wullur)
