Tondano – Koordinator Daerah (Korda) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), baru-baru ini telah melaksanakan Rapat Koordinasi ke-2. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Markas DPC GMNI Minahasa Tondano.
Rapat tersebut memang membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Kongres ke-20 di Minahasa tahun 2017 mendatang. Akan tetapi didalamnya terselip pernyataan sikap mengenai keberadaan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dengan mengatasnamakan agama.
Hal pertama yang menjadi pernyataan sikap yaitu menolak adanya gerakan radikalisme agama dan kedaerahan yang anti terhada Pancasila. Selain itu sterilisasi dunia pendidikan dari indoktrinasi ideologi anti Pancasila oleh kelompok tertentu.
Yang mengejutkan, GMNI Sulut juga menyerukan untuk membatalkan Pilkada DKI Jakarta, jika hal itu dinilai membahayakan kondisi Kebhinekaan yang telah menjadi bagian terpenting bangsa Indonesia.
Sekretaris GMNI Manado Sarinah Melisa Tarandung mengatakan bahwa situasi politik nasional adalah sebuah dinamika yang sedang menguji karakter kebangsaan.
“Negara tidak boleh tuntuk pada ormas yang ingin memporak porandakan persatuan nasional,” kata Melisa.
Senada dengan itu, sekertaris DPC GMNI Minahasa Sarinah Mia Katengrejo dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia didirikan diatas segala perbedaan dan itu sudah disatukan dalam Pancasila.
“Tidak ada alasan jika hari ini perbedaan dijadikan alasan untuk perpecahan persatuan nasional,” tuturnya kepada BeritaManado.com, Rabu (14/12/2016).
Hal yang sama di tambahkan oleh sekertaris DPC GMNI Bitung Sarinah Inggried Kumentas. Sejak ditetapkan sebagai dasar negara, Pancasila sudah mengantarkan Indonesia hingga berusia Ke-71. Ini tidak boleh hancur lembur hanya karena kepentingan ormas-ormas radikal yang anti Pancasila.
Rendy Rompas, SH wakil Ketua Korda GMNI Sulut-Gorontalo Bidang Politik dalam menutup rapat Koordinasi GMNI menegaskan bahwa, kondisi politik nasional sangat berdampak di daerah-daerah.
Untuk itu pemerintah daerah segera mengambil sikap dan tindakan tegas untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang bertujuan pembubaran negara atau makar.
Hal paling konkrit ialah menertibkan ormas-ormas keagamaan, ormas-ormas kedaerahaan anti Pancasila yang memanfaatkan kondisi kerukunan Sulawesi Utara tetapi memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selain itu, bisa juga dilakukan penertiban KTP bagi warga yang datang ke Sulawesi Utara baik lewat bandara, pelabuhan dan terminal angkutan umum di darat. (***/frangkiwullur)
