Manado – Rencana belanja pada APBD Sulut tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.3.572.342.500.000, meningkat 17 persen dibandingkan belanja tahun 2016 yakni Rp.3.060.766.551.091.
Menarik dari total tersebut, belanja tidak langsung pada APBD 2017 direncanakan sebesar Rp.2.097.592.680.000, sementara belanja langsung hanya sebesar Rp.1.474.749.820.000.
Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) melalui juru bicara Denny Sumolang pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2017 di DPRD Sulut, Selasa (15/11/2016), menyoroti alokasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.
“Belanja tidak langsung sekitar 60 persen merupakan kemunduran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni belanja langsung biasanya lebih besar dari belanja tidak langsung,” ujar Denny Sumolang pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
Gubernur Olly Dondokambey pada sambutan menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, penambahan rencana belanja tidak langsung diakibatkan kebijakan pelimpahan beberapa wewenang kepada pemerintah provinsi. (JerryPalohoon)
Manado – Rencana belanja pada APBD Sulut tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.3.572.342.500.000, meningkat 17 persen dibandingkan belanja tahun 2016 yakni Rp.3.060.766.551.091.
Menarik dari total tersebut, belanja tidak langsung pada APBD 2017 direncanakan sebesar Rp.2.097.592.680.000, sementara belanja langsung hanya sebesar Rp.1.474.749.820.000.
Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK) melalui juru bicara Denny Sumolang pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2017 di DPRD Sulut, Selasa (15/11/2016), menyoroti alokasi anggaran belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.
“Belanja tidak langsung sekitar 60 persen merupakan kemunduran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni belanja langsung biasanya lebih besar dari belanja tidak langsung,” ujar Denny Sumolang pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw.
Gubernur Olly Dondokambey pada sambutan menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, penambahan rencana belanja tidak langsung diakibatkan kebijakan pelimpahan beberapa wewenang kepada pemerintah provinsi. (JerryPalohoon)