Manado, BeritaManado.com — Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 mendatang berpotensi menghadirkan calon tunggal.
Demikian dikatakan Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Manado Ferry Liando kepada BeritaManado.com, Jumat (28/4/2023).
Menurutnya, jika yang diprediksi menjadi kenyataan, sejatinya tidak menjadi masalah karena hal tersebut diijinkan oleh Undang-Undang Pemilu.
Dalam analisanya, Ferry Liando mulanya menuturkan bahwa jika akan terjadi kompetisi, maka Pilpres 2024 tidak akan lebih dari empat pasangan calon.
Hal itu disebabkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dimana ada pasal yang menyatakan Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR RI sebelumnya.
Jika mengacu pada ketentuan tersebut hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memenuhi syarat untuk mengajukan pasangan Capres dan Cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain.
Sebab pada hasil Pemilu 2019, perolehan kursi PDIP diatas 20 persen dari total jumlah kursi di DPR RI.
Namun demikian, berapa banyak pasangan Capres dan Cawapres sangat ditentukan oleh kesepkatan Parpol saat ini.
Koalisi NasDem, Demokrat dan PKS sampai saat ini belum diikrarkan sebagai koalisi sah karena belum ada kesepakatan soal Calon Wakil Presiden mendampingi Anies Baswedan.
“Jadi bukan tidak mungkin koalisi 3 Parpol itu akan bubar,” kata Liando
Demikian dengan koalisi Golkar, PAN dan PPP, dimana sudah ada indikasi telah bubar meski belum resmi diumumkan.
Hal itu dikarenakan PPP telah mendeklarasikan diri memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP.
Begitu juga dengan PAN yang juga telah mendukung Ganjar Pranowo dan Eric Tohir, dimana dukumgan itu belum sejalan dengan Golkar.
“Jadi kemungkinan koalisi ini juga akan bubar,” sebut Liando.
Koalisi antara Gerindra dengan PKB berpotensi akan bubar juga apabil Prabowo Subianto bersedia menerima skenario Joko Widodo untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto.
“Jadi sebelum ada penetapan soal pasangan Capres dan Cawapres oleh KPU RI, maka kemungkinan besar berubahnya peta koalisi masih berpeluang akan terjadi,” tandasnya.
Ditambahkan Liando, hal penting yang berpotensi terjadi adalah hadirnya pasangan calon tunggal dan hal ini bukan mustahil untuk tidak terjadi.
Calon tunggal Capres dan Cawapres bisa terjadi dalam 3 keadaan.
Pertama jika Prabowo Subianto bersedia dipaketkan dengan Ganjar Pranowo, maka koalisi gerindra dan PKB secara otomotis akan bubar dan tidak mungkin mengajukan calon lagi.
Jika terisasa PKB, maka syarat mengajukan pasangan Capres dan Cawapres juga sudah tak memenuhi syarat bagi partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut.
Kedua, jika PAN dan PPP sudslah resmi mendukung Ganjar Pranowo, maka koalisi kedua parpol itu dengan Golkar akan gugur.
“Sebab jika tertinggal hanya Golkar sendiri, maka syarat mengajukan capres juga tak lagi memenuhi syarat,” katanya.
Ketiga, jika koalisi NasDem, PKS dan Demokrat tak capai kata sepakat soal Calon Wakil Presdien pendamping Anies Baswedan, maka koalusi ketiga parpol itu bisa saja akan bubar.
“Salah satu parpol dari NasDem, PKS dan Demokrat keluar, maka syarat untuk mengajukan Capres dan Cawapres tidak memenuhi syarat lagi. Dalam hal ini, NasDem memiliki gelagat untuk menarik diri,” uajrnya.
Jika keadaan ini benar-benar akan terjadi, maka tidak mustahil jika hanya akan menyajikan calon tunggal.
Liando menjelaskan UU Nomor 7 tahun 2017 tidak melarang adanya calon tunggal.
Pasal 235 menyebutkan dalam hal terjadi perapanjangan pendaftaran akibat yang mendaftar hanya satu pasang calon, maka poin 6 menyebut pemilu akan tetap akan dilaksanakan.
(Frangki Wullur)
