Bitung, BeritaManado.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan Kota Bitung adalah daerah paling siap mengimplementasikan program ekonomi biru.
Mengingat kata Sakti, kepala daerah yakni Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri punya inovasi dalam mendukung program ekonomi biru yang akan dijalankan KKP.
Penyampaian itu disampaikan Sakti saat menggelar Konferensi Pers usia memimpin Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2021 di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung, Selasa (23/11/2021).
“Industri perikanan akan tumbuh saat program ekonomi biru di jalankan dan daerah paling siap adalah Kota Bitung,” kata Sakti.
Alasannya, kata dia, Gubernur dan Wali Kota sangat aktif serta fokus bagaimana membangkitkan kembali industri perikanan dengan metode konservasi.
Bahkan menurutnya, Gubernur Sulut melakukan terobosan dengan membuka ekspor langsung ke luar negeri dan langkah itu akan terus disuport KKP.
Dirinyapun menjelaskan bahwa pondasi dasar dari kebijakan ekonomi biru adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan.
Oleh sebab itu, Sakti berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan kebelanjutan.
“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” katanya.
Terkait dengan penangkapan ikan terukur, ia menuturkan bahwa KKP telah menetapkan zona penangkapan ikan berbasis kuota untuk komersial dan nelayan tradisional.
Di setiap zona penangkapan ikan akan ditentukan kawasan konservasi untuk spawning dan nursery ground. Penangkapan berbasis kuota ini juga akan dilaksanakan di WPP 716 dan 717.
“Salah satu yang menjadi lokasi penangkapan terukur ini adalah 716 dan 717, sebagaimana kita ketahui salah satu tantangan di zona ini adalah masih maraknya illegal fishing dan kurangnya bahan baku bagi industri perikanan”, jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, KKP akan melaksanakan pengawasan secara terintegrasi, selain melalui sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, yang dilengkapi dengan penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan yang memadai.
KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemerintah daerah.
“Ini yang menjadi kunci dan kesiapsiagaan kita dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” katanya.
(abinenobm)
