TOMOHON, beritamanado.com – DPRD Kota Tomohon melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat wali kota tentang Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tomohon.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ir Miky Wenur didampingi para wakil ketua Caroll Senduk SH dan Youddy Moningka SIP dihadiri Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Senin (13/11/2017).
Dalam pandangannya Fraksi Partai Golkar menyatakan pembentukan peraturan daerah dapat dijadikan acuan pembangunan hukum dan merupakan wadah politik hukum daerah dan ini sangat penting bagi masyarakat untuk menatap pembangunan daerahnya ke depan agar partisipasi masyatakat dari semua aspek dapat dimaksimalkan untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan rasa keadilan masyarakat.
Sementara Fraksi PDIP menyebut Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting untuk memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan DPRD, sekretariat DPRD dan pemerintah daerah.
(ReckyPelealu)
TOMOHON, beritamanado.com – DPRD Kota Tomohon melaksanakan sidang paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat wali kota tentang Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tomohon.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ir Miky Wenur didampingi para wakil ketua Caroll Senduk SH dan Youddy Moningka SIP dihadiri Wali Kota Tomohon Jimmy Eman SE Ak bersama jajaran Pemerintah Kota Tomohon, Senin (13/11/2017).
Dalam pandangannya Fraksi Partai Golkar menyatakan pembentukan peraturan daerah dapat dijadikan acuan pembangunan hukum dan merupakan wadah politik hukum daerah dan ini sangat penting bagi masyarakat untuk menatap pembangunan daerahnya ke depan agar partisipasi masyatakat dari semua aspek dapat dimaksimalkan untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan rasa keadilan masyarakat.
Sementara Fraksi PDIP menyebut Ranperda Program Pembentukan Peraturan Daerah sangat penting untuk memberikan dasar pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pekerjaan DPRD, sekretariat DPRD dan pemerintah daerah.
(ReckyPelealu)