Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa sidang pertama 2019, penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pembukaan masa sidang kedua 2019, penyampaian laporan reses pertama 2019 dan penyampaian laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (23/4/2019).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw dan para pejabat SKPD.
Diawali pembukaan rapat paripurna Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw, memberikan apresiasi kepada masyarakat atas terselenggaranya Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dengan aman dan sukses.
“Pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulawesi utara berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada masyarakat
Sulawesi utara atas terselenggaranya Pemilihan umum dan Pemilihan Presiden dengan aman dan sukses. Marilah kita terus menjaga situasi untuk tetap kondusif sampai penetapan resmi dari KPU. Marilah lewat momentum Pemilu ini kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengan masyarakat,” ujar Andrei Angouw.
Selanjutnya penyerahan laporan kinerja AKD dari perwakilan Komisi 1 sampai Komisi 4.
Sementara untuk penyerahan hasil reses diwakili perwakilan Dapil masing masing.
Amir Liputo mewakili Dapik Manado, Julius Jems Tuuk mewakili Dapil Bolmong dan perwakilan Dapil lainnya.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, dalam penyampaian LKPJ 2018 sekaligus mendengarkan aspirasi reses mengatakan untuk setiap laporan reses anggota DPRD akan ditindaklanjuti.
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilaporkan para anggota dewan di masa reses, kami akan masukan pada APBD 2020 nanti. Saya kira apa yang selama ini kita susun bersama yakni APBD Pemprov Sulut mengutamakan apa yang menjadi usulan dari anggota DPRD yang mewakili masyarakat Sulawesi utara,” terang Dondokambey.
Dalam paparannya juga Olly Dondokambey menjabarkan kebijakan umum Pemprov Sulut.
“Kebijakan umum pemerintàh daerah provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah 2016-2021 maka dengan tema pembangunan untuk meningkatkam sumber daya manusia yang berkepribadian melalui percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, wawasan lingkungan untuk menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing.
Kebijakan pemerintah tahun anggaran 2018 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan penggangguran, pembangunan pendidikan dan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pengembangan daya saing koperasi dan penanggulangan bencana,” jelas Dondokambey.
Menarik, anggota DPRD Sulut, Rita Lamusu Manopo, melakukan interupsi terkait reses yang dilaksanakan di Bolmong yang tidak didukung aparat desa dan kecamatan.
“Saat kami melaksanakan reses tidak dihadiri aparat desa dan seterusnya, ada kalanya kami dihambat untuk melaksanakan reses, ini perlu kami laporkan pada bapak Gubernur,” ujar Rita Lamusu.
(AdvertorialDPRDSulut/FerryTumimomor)