Ratahan — DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua Marty Ole, didampingi dua pimpinan DPRD lainnya, yakni Tonny Lasut dan Katrien Mokodaser.
Adapun Paripurna kali ini menggelar tiga agenda, yakni mendengarkan pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-75 Tahun 2020, dan mendengarkan pidato Presiden RI dalam rangka pengatar/keterangan pemerintah atas rancangan UU tentang APBN Tahun 2021, beserta nota dan dokumen pendukung.
Paripurna ini dihadiri Bupati Mitra James Sumendap, Wakil Bupati Mitra Jesaja Legi, Kapolres Mitra AKBP Robby Rahardian, perwakilan Dandim 1302 Minahasa, Kajari Minsel I Wayan Eka Miartha, dan Sekretaris Daerah Mitra David Lalandos, serta 24 anggota DPRD dan para pejabat di Pemkab Mitra.
“Kegiatan paripurna ini merupakan gambaran umum untuk APBN Tahun 2021 yang nantinya akan diturunkan ke APBD setiap daerah,” ungkap Marty Ole, Jumat (15/8/2020).
Dirinya bersyukur karena Paripurna bisa berjalan lancar dan sukses, serta berterima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya Paripurna yang digelar sejak pagi hingga sore.
“Paripurna ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, di mana semua yang hadir diharuskan memeriksa kesehatan lewat Rapid Test, serta diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak,” pungkas Marty Ole.
Berikut sepenggal pidato dari Presiden RI Joko Widodo, di mana seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk:
Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin anti virus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun, melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
(***/Jenly Wenur)
