Anggota Deprov, Felly Runtuwene dan Ferdinand Mangumbahang berdialog sebelum rapat dimulai
Manado – 6 Fraksi di DPRD Sulut yakni Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Keadilan (F-AK) dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK), menyetujui Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2014 dibahas pada tingkat selanjutnya.
Keputusan diambil pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu didampingi Marthen Manopo dan dihadiri Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (30/7/2015).
Meski demikian banyak catatan dan pertanyaan disampaikan fraksi-fraksi. Fraksi PDI-Perjuangan misalnya melalui juru bicara Rocky Wowor mempertanyakan penumpukan pencairan anggaran pada triwulan ke-4 dari tahun ke tahun dinilai tidak sehat dan perlu dilakukan perubahan karena fungsi APBD selain fungsi otoritas dan perencanaan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Gubernur SH Sarundajang bersama Stefanus Vreeke Runtu dan Marthen Manopo saat memasuki ruang rapat paripurna
“Fraksi PDI-Perjuangan mempertanyakan SILPA APBD 2014 mencapai Rp 290.708.659.939.Perjanjian kerjasama antara Pemprov Sulut dengan PT AERO Wisata sesuai surat kontrak tentang kewajiban PT AERO Wisata membayar rekening ke kas daerah setiap tahun sebesar 2.400.000.000 serta kewajiban memberikan pembagian keuntungan hasil kerjasama sebesar 10 persen dari laba bersih setelah pajak dan akan dibayarkan setelah hasil audit dari kantor akuntan publik”, jelas Rocky Wowor.
Selanjutnya, penyaluran program CSR PT Bank Sulut apakah mekanisme sudah tepat sasaran karena sesuai aturan CSR harus diberikan langsung kepada masyarakat. F-PDIP juga mempertanyakan penyebaran penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan anggaran belum merata untuk memenuhi asas keadilan dan kesetaraan.
Nori Supit, Billy Lombok, Amir Liputo, Rocky Wowor dan Yusuf Hamim
“Kedepan jangan terjadi lagi. Perencanaan kedepan lebih dimatangkan supaya setiap kegiatan memenuhi asas manfaat tidak hanya output tapi juga memperhatikan outcome”, terang Wowor.
Sementara itu, gubernur SH Sarundajang pada sambutannya mengapresiasi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dengan berbagai masukan dan pertanyaan kritis dan konstruktif.
“Bagi saya hal ini merupakan bentuk tanggungjawab, perhatian dan sinergitas pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tentunya telah melalui mekanisme check and balances yang sinergi dalam rangka penyempurnaan Ranperda sekaligus bagian dari upaya pemantapan proses pemerataan pembangunan dan kemasyarakat di bumi nyiur melambai”, tukas Sarundajang.
Jajaran SKPD
Pada kesempatan itu Sarundajang menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi lainnya seperti banyak kegiatan di akhir tahun, kesiapan pemerintah dan masyarakat Sulut menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), rolling dan lelang jabatan hingga target PAD sektor pajak dan retribusi tidak tercapai.
Sarundajang memberikan alasan penumpukan kegiatan dikarenakan PAD lebih banyak masuk di triwulan terakhir. “Selain itu pendapatan juga disesuaikan dengan program proyek-proyek. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan APBN sehingga memang sulit dihindari”, terang Sarundajang.
Sementara untuk realisasi fisik lebih tinggi dari realisasi anggaran menurut Sarundajang tidak menjadi masalah.
“Misalnya realisasi fisik sudah 100 persen sementara realisasi anggaran baru 95 persen itu tidak masalah. Belum dibayar pasti ada alasan dan hutang itu pasti dibayar”, ujarnya.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Soal kesiapan menyambut MEA diakui Sarundajang membutuhkan waktu bagi SDM Sulawisi Utara untuk bersaing. “Kita tidak bisa langsung menyulap diri mampu menyambut MEA. Butuh waktu sekitar tiga tahun SDM kita mampu membuat produk yang bisa bersaing dengan negara Asean lain”, tutur Sarundajang.
Walaupun produk asing sudah banyak beredar di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Manado namun menurut Sarundajang, Sulut memiliki potensi produk tertentu namun perlu inovasi pada tampilan dan kemasan. “Kita memiliki komoditi unggulan namun kalah tampilan kemasan. Produk negara-negara Asean termasuk Tiongkok menangnya disitu. Kita tidak boleh kalah”, tandas Sarundajang.
Marlina Moha Siahaan usai rapat paripurna
Lebih lanjut soal lelang jabatan, diutarakannya bahwa lelang jabatan hanya khusus jabatan yang ditinggalkan dan belum ada penggantinya. “Terkait rolling jabatan sesuai ASN. Lelang jabatan untuk jabatan yang ditinggalkan kemudian tidak ada penggantinya itu dilakukan lelang jabatan. Kalau rolling itu normatif sesuai kebutuhan dan tidak perlu lelang jabatan”, ujar dia.
Target PAD sektor pajak dan retribusi tidak tercapai menurut Sarundajang disebabkan beberapa faktor. “Tidak tercapai target karena perencanaan dan pengaruh global. Juga bencana alam tahun 2014 yang mempengaruhi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat. Target tinggi untuk memacu kinerja”, terang Sarundajang. (jerrypalohoon)
Anggota Deprov, Felly Runtuwene dan Ferdinand Mangumbahang berdialog sebelum rapat dimulai
Manado – 6 Fraksi di DPRD Sulut yakni Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Gerindra, Fraksi Amanat Keadilan (F-AK) dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (F-RNK), menyetujui Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2014 dibahas pada tingkat selanjutnya.
Keputusan diambil pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Stefanus Vreeke Runtu didampingi Marthen Manopo dan dihadiri Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang, Kamis (30/7/2015).
Meski demikian banyak catatan dan pertanyaan disampaikan fraksi-fraksi. Fraksi PDI-Perjuangan misalnya melalui juru bicara Rocky Wowor mempertanyakan penumpukan pencairan anggaran pada triwulan ke-4 dari tahun ke tahun dinilai tidak sehat dan perlu dilakukan perubahan karena fungsi APBD selain fungsi otoritas dan perencanaan juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Gubernur SH Sarundajang bersama Stefanus Vreeke Runtu dan Marthen Manopo saat memasuki ruang rapat paripurna
“Fraksi PDI-Perjuangan mempertanyakan SILPA APBD 2014 mencapai Rp 290.708.659.939.Perjanjian kerjasama antara Pemprov Sulut dengan PT AERO Wisata sesuai surat kontrak tentang kewajiban PT AERO Wisata membayar rekening ke kas daerah setiap tahun sebesar 2.400.000.000 serta kewajiban memberikan pembagian keuntungan hasil kerjasama sebesar 10 persen dari laba bersih setelah pajak dan akan dibayarkan setelah hasil audit dari kantor akuntan publik”, jelas Rocky Wowor.
Selanjutnya, penyaluran program CSR PT Bank Sulut apakah mekanisme sudah tepat sasaran karena sesuai aturan CSR harus diberikan langsung kepada masyarakat. F-PDIP juga mempertanyakan penyebaran penetapan lokasi-lokasi pelaksanaan anggaran belum merata untuk memenuhi asas keadilan dan kesetaraan.
Nori Supit, Billy Lombok, Amir Liputo, Rocky Wowor dan Yusuf Hamim
“Kedepan jangan terjadi lagi. Perencanaan kedepan lebih dimatangkan supaya setiap kegiatan memenuhi asas manfaat tidak hanya output tapi juga memperhatikan outcome”, terang Wowor.
Sementara itu, gubernur SH Sarundajang pada sambutannya mengapresiasi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dengan berbagai masukan dan pertanyaan kritis dan konstruktif.
“Bagi saya hal ini merupakan bentuk tanggungjawab, perhatian dan sinergitas pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tentunya telah melalui mekanisme check and balances yang sinergi dalam rangka penyempurnaan Ranperda sekaligus bagian dari upaya pemantapan proses pemerataan pembangunan dan kemasyarakat di bumi nyiur melambai”, tukas Sarundajang.
Jajaran SKPD
Pada kesempatan itu Sarundajang menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi lainnya seperti banyak kegiatan di akhir tahun, kesiapan pemerintah dan masyarakat Sulut menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), rolling dan lelang jabatan hingga target PAD sektor pajak dan retribusi tidak tercapai.
Sarundajang memberikan alasan penumpukan kegiatan dikarenakan PAD lebih banyak masuk di triwulan terakhir. “Selain itu pendapatan juga disesuaikan dengan program proyek-proyek. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan APBN sehingga memang sulit dihindari”, terang Sarundajang.
Sementara untuk realisasi fisik lebih tinggi dari realisasi anggaran menurut Sarundajang tidak menjadi masalah.
“Misalnya realisasi fisik sudah 100 persen sementara realisasi anggaran baru 95 persen itu tidak masalah. Belum dibayar pasti ada alasan dan hutang itu pasti dibayar”, ujarnya.
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Soal kesiapan menyambut MEA diakui Sarundajang membutuhkan waktu bagi SDM Sulawisi Utara untuk bersaing. “Kita tidak bisa langsung menyulap diri mampu menyambut MEA. Butuh waktu sekitar tiga tahun SDM kita mampu membuat produk yang bisa bersaing dengan negara Asean lain”, tutur Sarundajang.
Walaupun produk asing sudah banyak beredar di pusat-pusat perbelanjaan di Kota Manado namun menurut Sarundajang, Sulut memiliki potensi produk tertentu namun perlu inovasi pada tampilan dan kemasan. “Kita memiliki komoditi unggulan namun kalah tampilan kemasan. Produk negara-negara Asean termasuk Tiongkok menangnya disitu. Kita tidak boleh kalah”, tandas Sarundajang.
Marlina Moha Siahaan usai rapat paripurna
Lebih lanjut soal lelang jabatan, diutarakannya bahwa lelang jabatan hanya khusus jabatan yang ditinggalkan dan belum ada penggantinya. “Terkait rolling jabatan sesuai ASN. Lelang jabatan untuk jabatan yang ditinggalkan kemudian tidak ada penggantinya itu dilakukan lelang jabatan. Kalau rolling itu normatif sesuai kebutuhan dan tidak perlu lelang jabatan”, ujar dia.
Target PAD sektor pajak dan retribusi tidak tercapai menurut Sarundajang disebabkan beberapa faktor. “Tidak tercapai target karena perencanaan dan pengaruh global. Juga bencana alam tahun 2014 yang mempengaruhi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat. Target tinggi untuk memacu kinerja”, terang Sarundajang. (jerrypalohoon)