Tondano, BeritaManado.com — DPRD Kabupaten Minahasa, Jumat (29/3/2019) kemarin menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 di Ruang Sidang Kantor DPRD Minahasa.
Bupati Minahasa Royke Octavian Roring dalam sambutannya mengatakan terima kasih kepada pihak DPRD Minahasa yang sudah menagendakan rapat paripurna tersebut, maka sebagai mitra kerja pemerintah wajib untuk menanggapinya dengan hadir langsung bersama Wakil Bupati, karena hal itu juga menjadi tanggung jawab moral maupun konstitusi.
Menurut Roring pola pertanggung jawaban sangat penting dalam kerangka membagun komunikasi yang efektif dan konstruktif dengan masyarakat Minahasa yang dipresentasikan oleh lembaga DPRD Minahasa dan hal itu merupakan kebanggaan tersendiri karena merupakan yang pertama sejak dilantik sebagai Bupati Minahasa pada 25 September 2018.
Roring sendiri memiliki tanggung jawab besar atas kepercayaan masyarakat Minahasa, dimana kinerja yang ada merupakan parameter bagi masyarakat sendiri dalam melakukan control sosial dan hal itu disadariya, dimana pemerintahan sejatinya merupakan milik masyarakat yang haru dikelola untuk kepentingan masyarakat pula.
“Karena itu, komitmen dan tekad saya dan wakil bupati adalah untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka konsep pembangunan Minahasa adalah berpusat pada masyarakat. Dengan demikian program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa,” tandas Roring.
Sejak awal memimpin Minahasa, duet Royke Roring dan Robby Dondokambey telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut.
Dari sisi substansi LKPJ kepala daerah menjelaskan 5(lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons posutif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipal, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung Tahun 2018. Dan pada tahun ini semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberia Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD den Kelas 1 SMP.
BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano.
Di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembag pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis.
Khususnya hubungan kemitraan antara eksklusif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik. Disisi lain, disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional. Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan.
Karena Itu. pemerintah kabupaten minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang
Hadir juga dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Ketua DPRD Minahasa James Rawung, Wakil Ivonne Andries, Ventje Mawuntu, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng, Asisten Pemerintahan dan Kesra Denny Mangala, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, Anggota DPRD Minahasa, jajaran Pemkab Minahasa. (Frangki Wullur)
