Manado – Tokoh masyarakat Irfan Sembeng mempertanyakan proses pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemda dari Bank Sulutgo ke Bank BNI.
Irfan Sembeng meminta klarifikasi kepada pimpinan Bank BNI terkait isu ‘deal’ kepala daerah dengan pihak bank pada pemindahan RKUD.
“Kalau semua Pemda pindah RKUD maka Bank Sulutgo bisa kolaps. Saya berani bicara begitu tentu beralasan. Apakah ada deal dari dua pihak?” Tandas Irfan Sembeng pada diskusi yang dilaksanakan KNPI Sulut dengan tema ‘Apakah BNI Merugikan Bank Sulutgo? Yang dilaksanakan di Sekretariat KNPI Sulut di Sario, Selasa (19/2/2019) sore.
Irfan Sembeng yang juga jurnalis senior ini, mengungkapkan makna dari pernyataan keras Gubernur Olly Dondokambey yang mengatakan akan menggunakan kekuatan sebagai gubernur ditujukan kepada pimpinan Bank BNI.
“Pernyataan gubernur itu sangat keras. Bank BNI dianggap merusak tatanan perbankan dan ekonomi di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tentu sebagai masyarakat Sulut kita memiliki komitmen menyelamatkan Bank Sulutgo,” tegas Sembeng.
Pimpinan Wilayah Bank BNI Suluttenggo dan Maluku, Haris Handoko, menampik isu dilakukan deal kepala daerah yang memindahkan RKUD.
“Kalau deal tidak ada,” singkat Handoko.
Haris Handoko memaparkan visi Bank BNI membangun bangsa yakni menjadikan bank unggul dalam kinerja dan pelayanan.
“Melayani pemerintah, pemegang saham dan masyarakat. Misi kami memberi daya tambah kepada pemegang saham, peduli kepada masyarakat karena kami agen pembangunan sehingga tidak mungkin kami akan merugikan Bank Sulutgo,” terang Handoko.
Diskusi dimoderatori Alfa Tumbuan menghadirkan narasumber akademisi Karel Nayoan, Taufik Tumbelaka dari Tumbelaka Academic Centre (TAC), Ketua KNPI Sulut Jackson Kumaat dan Haris Handoko mewakili Bank BNI.
Hadir pula Walikota Manado periode 2000-2005 Wempie Frederik didampingi isteri, pengurus KNPI provinsi, kabupaten dan kota serta puluhan wartawan.
(JerryPalohoon)
