Jakarta, BeritaManado.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs Steven Kandouw, mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas yang diharapkan dalam percepatan pembangunan di acara Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Steven Kandouw dengan gaya khasnya memukau peserta saat memaparkan kondisi yang ada di perbatasan Sulawesi Utara, menekankan perlunya keberpihakan pemerintah di kawasan perbatasan negara termasuk di Sulawesi Utara.
“Membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, illegal fishing, penyeludupan senjata api dan penyelundupan narkoba,” jelas Steven Kandouw.
Lanjutnya, pemerintah harus mendorong keberpihakan perekrutan SDM lokal di kawasan perbatasan negara sebagai PNS, seperti TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis dan tenaga pendamping desa.
“Perlunya ada keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti pro anggaran untuk kawasan perbatasan, pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut.
“Juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energi listrik dan
telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi Sulawesi Utara,” terang Steven Kandouw.
Badan Usaha Milk Negara (BUMN) lanjut Steven Kandouw, dapat membangun kantor-kantor keuangan lengkap dengan ATM-ATM di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Provinsi Sulut.
Rakor mengusung Tema “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan NAWACITA ke-3”.
Sebelumnya Rapat Koordinasi dibuka Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, para Wakil Gubernur, pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian terkait, Wakil Bupati, pejabat TNI Polri dan pejabat Eselon II Provinsi dan Kabupaten/Kota Perbatasan.
(***/JonesMamitoho)
