Manado – Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengharapkan pengawasan optimal dari DPRD Sulut sebagai penentu kebijakan wilayah. Pasalnya, beberapa persoalan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang dihadapi masyarakat Sulut.
Terlebih pengeleloaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano yang hingga kini masih menyisakan banyak permasalahan. Karena itu Walhi meminta dukungan dari DPRD Sulut untuk membentuk Kaukus Tondano.
Direktur Eksekutif Walhi Sulut Angelin A Palit mengatakan kaukus Tondano terbentuk lantaran kurangnya aksi pemerintah dalam upaya menangani masalah Tondano. Bahkan, anggaran yang direalisasikan untuk pengelolaan DAS Tondano hingga kini masih belum mengurangi dampak kerusakan Tondano tersebut.
“Penanganan yang dilakukan hanya untuk masalah banjirnya saja, ini tidak menyelesaikan persoalan Tondano,” ujar Palit, Senin (02/02/2015) semalam kepada BeritaManado.com.
Selain itu, kata dia, pengalihan fungsi lahan, pencemaran limbah industri yang dibuang ke sungai Tondano memperparah kondisi sungai yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Sulut.
Karena itu, sejalan dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang besar, dewan harus memperketat pengawasan program pemerintah dengan adanya Satgas Penegak Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (PHLT) dalam upaya menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. (risat)
