Manado — Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/7/2022).
Kegiatan yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut ini juga disertai Penandatanganan Nota Kesepakatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut serta 15 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulut.
Dalam kegiatan tersebut sekaligus dilaksanakan deklarasi Jejaring Panca Mandala Membangun Sinergitas Pembumian Pancasila di Provinsi Sulut.
“Acara deklarasi itu sendiri ditandai dengan pembacaan deklarasi secara bersama dari setiap perwakilan Jejaring Panca Mandala kabupaten dan kota,” ungkap Danrem Mukhlis.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan BPIP Yudian Wahyudi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Sekprov Sulut Praseno Hadi, para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, Kepala SKPD dan pejabat Pemerintah Provinsi, jejaring Panca Mandala Kabupaten Kota se-Sulut serta undangan lainnya.
Adapun dalam RDP yang digelar, Danrem bersama kepala daerah lainnya mendengar pemaparan program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah se-Sulut.
Materi inti dalam RDP tersebut adalah terkait pencegahan supervisi tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh direktur koordinasi dan supervisi KPK Didik Agung Widjanarko.
Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat ini, Direktur Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, lerwakilan Kemendagri, BPK RI, BPKP RI, Forkopimda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Bupati dan Wali Kota se-Sulut, Sekprov Provinsi dan pejabat Provinsi serta kabupaten kota terkait.
Selesai materi dari Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK dilaksanakan Penyerahan sertifikat aset dari Kakanwil BPN Sulut kepada Gubernur Sulut didampingi Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.
Penandatanganan berita acara P3D dari Kabupaten Minsel, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Mitra, sebagai pihak pertama kepada Provinsi Sulut sebagai pihak kedua.
Kegiatan acara selanjutnya dengan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Sulut oleh Gubernur Sulut serta diakhiri penyerahan plakat dari KPK kepada Bupati dan Wali Kota se-Sulut yang diterima oleh Gubernur Sulut.
(***/srisurya)
