Manado – Ketua Komisi D DPRD Manado, Apriano Saerang bersama Wakil Ketua Dijana Pakasi, Sonny Lela dan Fatma Bin Syech Abubakar menerima aspirasi dari Purna Paskibraka berserta anak SMA di ruang Komisi D DPRD Manado, Selasa (14/03/2017).
Menurut Purna Paskibraka, Firman Mustika, untuk mendaftarkan kembali seleksi berkas untuk tes paskibraka, dimana setiap calon diminta memasukan surat medical check up dari rumah sakit, namun setelah di-cek ke rumah sakit pemerintah ternyata memakan biaya sekitar Rp500.000 sampai Rp800.000.
“Sehingga beberapa orang tua keberatan ke panitia bahwa untuk medical check up mempunyai harga berwariasi, tanpa harus ditanggung oleh BPJS, UC atau Kartu Indonesia Sehat. Apalagi ketika adik-adik bertanya sama Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Manado Ibu Wisye Assah menjawab kalau tidak mampu tidak usah ikut seleksi, sehingga kami melaporkan hal ini kepada Ombudsman dan kami curiga bahwa mengapa pejabat provinsi jadi panitia apakah ada titipan?” kata Firman Mustika.
Lanjut Firman Mustika, purna paskibraka dan siswa akan menyurat ke DPRD Manado untuk mengundang Ombudsman bersama-sama dengan siswa dan orang tua tetapi tidak bisa dihadirkan pihak Dispora.
“Menjaga mereka masih siswa dan pihak orang tua tidak ingin berhadapan dengan Dispora, berharap dilakukan seleksi kembali karena banyak tidak mampu seperti ada hanya buruh bangunan orang tuanya. Memang pernyataan Kadispora kepada kami bahwa itu tidak dianggarkan, tetapi kalau memang tidak anggaran sebaiknya tidak usah dibuat seleksi dimana kegiatan Paskibraka adalah kegiatan negara bukan kegiatan pribadi sehingga bukan ditanggung siswa, dan bagaimana kalau sudah dibayar terus tidak lulus, apakah akan dikembalikan uangnya?” tanya Firman Mustika.
Sementara Ketua Komisi D Apriano Saerang, menjelaskan DPRD tidak bisa sampai teknis karena bukan DPRD yang menggaturnya, dan memang bukan masyarakat untuk dibebankan karena Paskibraka kegiatan rutin kenegaraan setiap tahun.
“Bukan soal suratnya tetapi ini mengenai fisik seperti tes kesehatan lulus melainkan tes fisik tidak, begitu juga sebaliknya, berarti penentuan fisik, dan sebaiknya kami mengundang semua pihak yang terlibat termasuk Dispora. Setidaknya hal ini tidak terjadi lagi di tahun selanjutnya,” terang Apriano Saerang.
Sementara anggota DPRD Sonny Lela menjelaskan seperti halnya kalau masuk ASN kita tetap akan melewati tes seperti itu dengan biaya sendiri dan memang tidak ada dalam aturan.
“Untuk tes kesehatan memang tidak dianggarkan dimana tersedia hanya 16 juta, sehingga kalau semua calon Paskibraka di tanggung mana bisa cukup,” pungkas Sonny Lela. (YohanesTumengkol)
