Manado – Para Bupati dan Walikota diharapkan mampu dan wajib meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah, guna menuju tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan apratur Negara dan Reformasi Birokrasi H. Azwar Abubakar, bersama anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dr Rizal Djalil bersama perwakilan dari KPK, BPKP, Kejaksaan Agung saat memberikan materi dalam acara seminar peningkaan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintahan yang bersih, yang diselenggarakandi hotel Sintesa Peninsula Manado, Selasa (22/5/2012).
Acara yang di ikuti Gubernur Bupati dan Walikota se Sulut, Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat tersebut dilaksanakan guna membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar sehingga bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Djalil mengatakan masalah korupsi dalam bangsa Indonesia merupakan masalah bersama yang harus di pecahkan solusinya bersama juga, WTP dalam satu provinsi tidak menjamin bahwa laporan keuangan Kabupaten/Kota baik.
“Guna mendapatkan predikat yang baik tentunya laporan keuangan harus sesuai dengan akutansi pemerintahan yang baik juga,” ujar Djalil.
Abubakar sendiri meyatakan pemerintah berusaha terus melaksanakan reformasi birokrasi guna menunjang terlaksananya tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, untuk itu Kemenpan berusaha menempatkan pegawai sesuai dengan analisis jabatan yang sesuai agar penggunaan anggaran bagi PNS bisa di tata dengan baik.
“Saya juga meminta kepada Bupati dan Walikota untuk menyusun tata pemerintahan yang baik, guna kemajuan daerah masing-masing,” ujar Abubakar.
Sementara itu, Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan BPK, KPK, Kemenpan, Kejagung ini karena bisa menstimulus bagi para Bupati dan Walikota guna menata dengan baik sistem pemerintahan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.(jrp)
