Ratahan – Beredarnya informasi soal adanya dugaan pemalsuan dokumen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari formasi honor daerah kategori 2 (Honda K2). Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) didesak untuk segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Pasalnya, dari informasi warga itu sangat jelas menyebutkan nama dari oknum yang bersangkutan. Sehingga pihak pemerintah akan mudah untuk melacak kebenaran Honda K2 ‘oplosan’ seperti yang sampaikan warga.
“Pemkab Mitra melalui pihak BKDD bertanggungjawab penuh terhadap adanya pemalsuan dokumen peserta Honda K2. Untuk itu kami desak agar persoalan ini segera diusut tuntas dan diselesaikan,” desak Ketua AMTI Pusat Tommy Turangan SH, Kamis (6/2/2014).
Menurut Turangan, jika persoalan ini hanya dibiarkan, selain merugikan masyarakat Mitra tentu ini berkaitan dengan nama baik Pemkab Mitra. Apalagi dibawa kepemimpinan bupati James Sumendap SH dan wakil bupati Ronald Kandoli, yang sangat komitmen dengan kemurnian perekrutan CPNS di daerah ini.
“Jangan sampai prestasi JS-RK saat penerimaan CPNS untuk formasi umum, dimana Mitra merupakan satu-satunya daerah di Sulut bahkan nasional yang menggunakan sistem CAT kemudian dikotori dengan adanya Honda K2 oplosan tersebut,” ujar Turangan.
Untu itu ditambahkan Turangan, persoalan ini harus disikapi seriusi pihak KBDD Mitra, “identitas yang bersangkutan sudah jelas, makanya harus segera ditelurusuri. Jika terbukti keluarkan dari Honoda K2 selanjutnya melaporkan perbuatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini ke pihak berwajib,” tukasnya.
Dikatehui, sebelumnya diberitakan adanya oknum pala disalah satu kelurahan di Manado tercatat sebagai Honda K2 di Mitra. Menariknya, semua dokumen yang bersangkutan ternyata dipalsukan. Sementara pihak BKD sendiri mengaku tidak tahu. “Saya masih baru, jadi tidak tahu menahu soal adanya Honda K2 oplosan tersebut,” ujar Kepala BKDD Mitra Rober Rogahang. *
