Jakarta, BeritaManado.com – Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 biasanya bakal muncul isu yang menyerang para kandidat, tak terkecuali bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyebut, isu yang paling berpotensi diangkat untuk menyerang Ganjar adalah berkaitan dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang akan berakhir pada tanggal 5 September 2023.
Bagi dia, isu kemiskinan adalah hal yang paling berpotensi dijadikan ‘alat serang’ kepada Ganjar.
Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah itu perlu menjelaskan kinerjanya dalam memangkas angka kemiskinan di Jateng.
“Maka, poin yang cukup menjadi hal menarik saya lihat adalah (angka) kemiskinan di Jateng ini menjadi apakah batu loncatan atau tolok ukur kinerja Ganjar atau bagaimana. Ini yang perlu kita lihat dahulu,” kata Arifki melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Dirinya pun merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penduduk miskin Jateng.
Tercatat September 2013 persentase penduduk miskin di Jateng sebanyak 14,44 persen, sedangkan selang 10 tahun kemudian, yakni Maret 2023 persentase penduduk miskin di Jateng 10,77 persen.
Arifki menilai upaya pemerintah Jateng dalam mengurangi jumlah warga miskin belum maksimal.
Hal ini, kata dia, sangat potensial menjadi peluru untuk menyerang Ganjar pada Pilpres 2024.
Bahkan diyakininya, isu kemiskinan di Jateng bisa mempengaruhi elektabilitas Ganjar yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan.
Sebab itu, kata dia, sebelum mengakhiri masa tugasnya, Ganjar perlu menjelaskan kinerjanya kepada masyarakat, tidak hanya soal mengatasi kemiskinan, tetapi juga hal lain.
“Jadi, di bagian tertentu sudah baik. Namun, segmen kemiskinan masih meningkat. Oleh karena itu, saya melihat ini masih menjadi tantangan bagi Ganjar dan perlu menjelaskan kepada publik,” ujarnya.
Sebelumnya Ganjar mengatakan, pemerintahannya sedang fokus mengurangi kemiskinan ekstrem.
Hal ini dilakukan di 17 kabupaten prioritas, yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.
Adapun menggandeng perangkat desa untuk mendorong program-program padat karya merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintahannya.
“Karena beberapa desa itu anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja,” ucap Ganjar.
(jenlywenur)
