Ratahan – Lanjutan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mitra tahun 2012 berlangsung alot. Polemik terkait pembayaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru direalisasikan 6 bulan, menjadi bulan-bulanan Badan Anggaran (Banggar)Dekab Mitra ke pihak Eksekutif.
Legislatif menuding Pemkab Mitra tidak konsisten dengan Perda nomor 1 tahun 2012 terkait APBD 2012. Dimana dalam hal ini pembayaran TKD sudah ditata selama 12 Bulan. “DPRD sama saja sebagai pajangan kalo apa yang sudah ditetapkan dalam APBD dan sudah disetujui kemudian dilegalkan dengan Perda nomor 1 tahun 2012 kemudian tidak dilaksanakan,” ujar Ketua DPRD Tonny Lasut Am Tm yang juga merupakan ketua badan anggaran.
Demikian juga dipertegas para anggota Banggar seperti halnya Katrien Mokodaser, Vocke Ompi, Delly Makalow, Adri Mokat, Kisman Hala, Ventje Ohy, dan Ventje Golung, yang bergantian mendesak pihak Pemkab yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merealisasikan TKD bagi para PNS, karena ini sudah didata setahun penuh.
Ketua TAPD Drs Freddy Lendo, saat diberikan kesempatan menjawab bijak. Dimana diungkapknnya bahwa diakhir karirinya akan berupaya melakukan yang terbaik, termasuk merealisasikan TKD.(dul)
