Benny Ramdhani
Manado – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah selalu dikaitkan dengan kecurangan.
Meski pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada telah ditingkatkan, tapi tetap saja indikasi kecurangan selalu ada.
Sanksi yang menanti seperti tidak manjur untuk menakut-nakuti oknum yang suka main curang.
Benny Ramdhani pun menyebut bahwa kekhawatiran soal kecurangan pasti ada.
“Itu kekhawatiran kita soal adanya kecurangan. Penyelenggara harus bersifat independen. Kenapa harus beberapa kali berubah MS, TMS, MS lagi. Pemilih yang cerdas melihat visi misi calon. Tidak mudah terpengaruh pilihan politiknya karena sesuatu yang diberikan oleh calon,” ujar Benny Ramdhani saat mengunjungi Kantor KPU Sulut, Senin (7/12/2015).
Lanjutnya, fenomena kecurangan sudah mulai tercium.
“Fenomena kecurangan sudah mulai tercium, seperti incumbent yang memobilisasi PNS dan ada calon yang sudah membagi sesuatu yang dianggap berkat bagi pemilih. Inikan bahaya,” tambahnya.
Benny Ramdhani mengatakan bahwa pilkada harusnya dapat dilaksanakan dengan seadil mungkin.
“Harusnya tidak menggunakan politik uang. Tidak menggunakan PNS sebagai mesin politik untuk dimobilisasi untuk kepentingan incumbent, mengajak semua pihak untuk bermain fair kemudian nanti hasilnya bisa diterima entah itu menang atau kalah,” tutupnya. (srisurya)
