Manado – Belum 4 bulan dinobatkan sebagai wakil rakyat, 40 legislator Kota Manado mencatatkan dua sejarah penting di lembaga politik tersebut.
Pasalnya, dua agenda paripurna secara berturut-turut yakni pengesahan Tata Tertib dan APBD Perubahan dibatalkan penetapannya oleh dikarenakan jumlah kehadiran para politisi yang merupakan perwakilan masyarakat Kota Manado tidak kourum.
Menariknya, pembatalan pelaksanaan paripurna bukan hanya ikut berdampak terhadap asas kebersamaan di DPRD Kota Manado, namun kepentingan masyarakat di APBD perubahan tertunda-tunda.
Kejadian ini pun ikut menggambarkan adanya 2 kubu di DPRD Kota Manado yang dilatarbelakangi koalisi parlemen dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) nantinya.
Terry Umboh, pengamat parlemen berpendapat, 2 agenda yang dibatalkan tersebut oleh ketidak hadiran sejumlah fraksi yang sama.
“Di paripurna Tatib dan APBD-P, fraksi-fraksi itu yang tidak hadir sehingga paripurna batal. Jadi sudah sangat jelas fraksi yang tidak hadir itu sudah membentuk sebuah koalisi AKD,” ujar Umboh.
Ia pun berharap, persoalan AKD jangan mempengaruhi agenda-agenda yang sudah harus secepatnya dilaksanakan dan disahkan. Mengingat banyaknya kepentingan masyarakat dalam agenda-agenda tersebut.
Untuk diketahui, aroma 2 kubu koalisi AKD yang bersaing yakni Fraksi Demokrat-Fraksi PDIP-Fraksi Hanura (Partai Hanura), sedangkan kubu lainnya yakni Fraksi Golkar-Fraksi Gerindra-Fraksi Hanura(Partai Nasdem). (leriandokambey)
