Bitung – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2012 diduga Bansos masih menjadi temuan BPK. Hal ini tersirat dari pernyataan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Benny Rustandi tentang kebocoran anggaran Bansos ketika menyerahkan LHP kepada sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu.
“Jadi tidak menutup kemungkinan LHP Pemkot yang mendapat opini WTP, Bansos juga menjadi catatan BPK,” kata Berty Lumampouw aktivis Koropusi Kota Bitung, Minggu (16/6).
Jika sampai Bansos masih menjadi temuan LHP 2012 maka ia mempertanyakan kinerja Pemkot serta BPK yang lemah dalam memberikan rekomendasi terhadap LHP yang dari tahun ke tahun menemukan kesalahan yang sama. Karena LHP tahun 2010 dan 2011, Bansos adalah salah satu catatan BPK.
“Masak tidak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan masalah ini saya sudah membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap daerah-daerah yang LHPnya tiap tahun ada temuan hal yang sama yakni penggunaan dana Bansos salah peruntukan,” jelasnya.
Ia mengaku bakal minta KPK untuk mempelajari sekaligus memeriksa SPJ dana Bansos, jangan sampai ada yang fiktif. “Karena begitu ada fiktif itu berarti sudah ada korupsi pada dana Bansos,” katanya seraya mengaku dalam waktu dekat ini ia memeriksa LHP 2012 Pemkot untuk memastikan apakah Bansos masih jadi catatan atau tidak.(enk)