Manado, BeritaManado.com — Pergerakan harga secara umum di Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado dan Kota Kotamobagu menunjukkan adanya kenaikan tekanan inflasi pada Desember 2022. Berdasarkan estimasi Bank Indonesia, inflasi Sulawesi Utara tercatat sebesar 0,75 persen (mtm) atau 4,27 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 5,51 persen (yoy).
Hal ini dipengaruhi oleh inflasi Kota Manado yang tercatat sebesar 0,66 persen (mtm) dan Kota Kotamobagu yang mengalami yang inflasi sebesar 1,38 persen (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi Kota Manado tercatat sebesar 4,00 persen (yoy) dan merupakan yang terendah ke-5 dari 90 kota pencatatan inflasi.
Sementara inflasi tahunan Kota Kotamobagu tercatat sebesar 6,03 persen (yoy).
Data tersebut disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara lewat siaran pers resminya pada Selasa (3/1/2023).
“Komoditas beras telah mendorong inflasi di kedua kota dengan kontribusi sebesar 0,1796 (mtm) terhadap inflasi Sulawesi Utara, meski berdasarkan pemantauan kami pasokan cenderung stabil di tengah terbatasnya produksi karena beberapa sentra belum memasuki masa panen,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Andry Prasmuko.
Secara nasional, kenaikan harga beras ini didorong oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani dan penggilingan.
Selain beras, komoditas strategis bawang merah, rica/cabai rawit, dan tomat (Barito) juga mendorong inflasi Sulut dengan total andil 0,329 persen (mtm).
Komoditas tomat sendiri mencatatkan kenaikan IHK dari 53,73 ke 175,37 atau sebesar 226,39 persen (mtm) di Kota Manado, dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.
“Berdasarkan informasi yang kami himpun di Pasar Bersehati Manado, pasokan tomat menjelang Hari Raya Natal cenderung berkurang sehingga menyebabkan lonjakan harga. Curah hujan tinggi juga diperkirakan menjadi penyebab tidak optimalnya panen tomat di Sulut,” kata Andry.
Sementara itu, komoditas emas perhiasan sebagai komponen inflasi inti juga tercatat inflasi dengan andil 0,03 persen (mtm) di Kota Manado dan 0,01 persen (mtm) di Kotamobagu.
Hal ini didorong adanya peningkatan permintaan masyarakat menjelang HBKN Nataru dan meningkatnya harga emas dunia.
Tarif angkutan udara sebagai komponen inflasi yang diatur pemerintah juga telah mendorong inflasi di Kota Manado dengan andil 0,03 persen (mtm).
Hal ini terjadi sesuai dengan pola historis di Sulawesi Utara.
Meski demikian, terjaganya kondisi perairan menyebabkan beberapa komoditas perikanan mengalami deflasi seperti ikan deho dan ikan malalugis di Manado, dan ikan selar di Kotamobagu.
Beberapa komoditas perlengkapan pribadi juga mengalami deflasi seperti sepatu, sandal kulit, dan celana panjangjeans, yang ditengarai didorong oleh berbagai diskon dari ritel pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru.
“Pada Januari 2023, kami memperkirakan Sulawesi Utara masih akan mengalami inflasi, meski lebih rendah seiring dengan adanya normalisasi permintaan masyarakat. Curah hujan yang diperkirakan masih tinggi berisiko melanjutkan tren kenaikan harga komoditas hortikultura. Di samping itu, komoditas beras yang diperkirakan memasuki masa panen raya pada bulan Maret 2023 tentunya akan mendorong inflasi Sulut,” jelas Andry.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk melanjutkan upaya pengendalian inflasi pada tahun 2023 untuk mencapai rentang sasarannya di 3±1 persen (yoy).
Sepanjang 2022, TPID Provinsi Sulut telah menjalankan berbagai program seperti High Level Meeting menjelang HBKN Idul Fitri dan HBKN Nataru, rapat koordinasi rutin baik di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan serangkaian program extra effort pengendalian inflasi.
Program-program seperti pelaksanaan sidak dan pasar murah, subsidi transportasi, dan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), telah menyebabkan tekanan inflasi Sulut cukup terjaga pada rentang batas atas sasaran inflasi dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional. Bersamaan dengan penyelenggaraan GNPIP 2022, telah didistribusikannya ±40.000 bibit cabai pada November 2022 dan ±60.000 bibit pada Desember 2022 yang diharapkan dapat turut menjaga tekanan inflasi pada awal tahun 2023.
“Implementasi GNPIP Sulut selanjutnya akan diperluas dan dilakukan dengan lebih intensif untuk memberikan dampak yang lebih luas pada inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.
(***/srisurya)
