Bitung – Sejumlah anggota DPRD Kota Bitung yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) menyatakan tak menyetujui program debt swap yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Bitung.
Tak hanya Banggar, namun Ketua DPRD Kota Bitung, Laurensius Supit juga menyatakan hal yang sama yakni menolak kebijakan Pemkot soal program debt swap senilai Rp1.076 miliar.
Hal itu terungkap dalam rapat yang digelar Banggar dan TAPD Pemkot akhir pekan lalu, yang mempertanyakan alasan Pemkot mengalihkan program debt swap itu ke tiga kegiatan di Pulau Lembeh yang jelas-jelas sudah dicover APBD 2017.
“Kenapa tidak mengkonsultasikan dulu kepada kami soal dana debt swap itu, malah langsung memasukkan tiga sekolah yang pekerjaanya sudah sementara berjalan ke program itu,” kata Laurensius.
Laurensius mengaku sangat menyesalkan tindakan eksekutif yang hanya meminta persetujuan ke DPRD tanpa mau melibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Saya tahu masalah debt swap ini hanya memerlukan persetujuan pimpinan DPRD, tapi kalau caranya seperti ini biarlah Banggar yang memutuskan dan saya ikut keputusan Banggar,” katanya.
Anggota Banggar, Victor Tatanude mengusulkan agar pelaksanaan program debt swap ditunda karena mekanismenya yang tak melibatkan DPRD.
“Janganlah seperti ini, harus profesional apalagi ini menyangkut anggaran. Jangan tiba saat tiba akal dalam menggunakan anggaran,” katanya.
Nabsar Badoa anggota Banggar lainnya malah mempertanyakan sejumlah program yang dananya dialokasikan dalam APBD 2017 tapi tak dijalankan hingga kini.
“Banyak pekerjaan yang sudah diusulkan tapi tak ditindaklanjuti seperti lampu jalan serta perbaikan sejumlah fasilitas publik. Dan itu ada karena saya ikut membahas mata anggaran untuk itu,” katanya.
Ia mencontohkan, saat pembahasan APBD, ada anggaran untuk lokasi rawan bencana di wilayah Kecamatan Madidir tapi sampai sekarang tidak ada.
Padahal lokasi itu kata dia, setiap hujan pasti sejumlah pemukiman warga terendam air karena drainase telah terhalang oleh sejumlah perusahaan di wilayah tersebut.
“Kenapa program atau dana dept swap itu tak dialihkan ke pekerjaan yang belum dicover APBD, kan banyak usulan pekerjaan yang kami sudah laporkan dan sampikan ke eksekutif seperti lampu jalan yang tak kunjung diwujudkan,” katanya.
Rapat Banggar dengan TAPD itu akhirnya menghasilkan tiga rekomendasi yakni progran debt swap diusulkan ke APBD Perubahan, penataan anggaran yang jelas dan dikerjakan secara profesional serta transparansi.
Sementara itu, dari informasi, tahun ini Pemkot berencana untuk mengembalikan dana pinjaman ke pusat.
Namun pemerintah pusat sendiri meminta agar Pemkot mengganti dengan cara pekerjaan atau kegiatan tertentu dan itu dikenal dengan istilah debt swap dengan nilai Rp1.076 miliar.
Pemkot sendiri langsung memasukkan pekerjaan di tiga sekolah di Pulau Lembeh yakni pekerjaan di SMP 13 Satu Atap dengan nilai pekerjaan Rp600 juta dan dua SD masing-masing dengan nilai Rp400 juta dan Rp200 juta.
Ketiga dana pekerjaan itu bersumber dari APBD 2017 dan sudah selesai tender serta dalam tahap pekerjaan tapi dialihkan sebagai program debt swap.(abinenobm)
