Manado, BeritaManado.com — Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) harus segera bersikap terkait sikap amoral James Arthur Kojongian (JAK).
Status Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang diemban JAK, mesti dicabut karena menjadi simbol pemerintahan Sulut.
“Soal Pergantian Antar Waktu (PAW) atau pemberhentian, itu urusan berikut karena harus berproses dan ada unsur politik di dalamnya. BK copot dulu JAK dari Wakil Ketua, apalagi sekarang masih wara-wiri dengan mobil dinas DB 8. Ini sangat miris, disaat sorotan negatif terus dialamatkan kepada dia,” kata Pdt Ricky Pitoy Tafuama, STH, MA kepada BeritaManado.com, Senin (1/2/2021).
Sebagai hamba Tuhan di Pelayanan Umum Sinode GMIM, Ricky Tafuama menilai kasus JAK telah menciderai lembaga terhormat DPRD.
Terlebih, persoalan ini dipertotonkan ke masyarakat luas dan disaksikan semua kalangan.
“Saya apresiasi Golkar Sulut karena langsung menonaktifkan JAK. Tapi kenapa justru BK yang lambat. Jangan ada kesan melindungi. Publik mengikuti babak per babak,” tegas Ricky.
Ia menjelaskan, sanksi dari BK akan membawa dampak pada proses pendidikan moral dan politik di Sulut.
Apalagi kata Ricky, perselingkuhan JAK turut menjadi konsumsi generasi muda.
“Mereka menunggu, apa hukuman dari perilaku amoral ini. Terlebih itu dilakukan seorang pejabat pemerintah. Kalau justru BK lembek, ini menjadi citra buruk. Selingkuh akan dianggap biasa oleh generasi muda, dan bisa saja kedepan mereka mencontohi,” jelasnya.
Di sisi lain, Tafuama mendesak BPMJ di jemaat tempat JAK bertugas segera melakukan disiplin gereja.
Dia menegaskan, tidak ada alasan melindungi pelayan Tuhan yang jelas-jelas berbuat salah.
“JAK sudah mengakui perbuatannya. Segera sidang, buat keputusan sesuai tata gereja dan sampaikan ke sinode,” tandasnya.
JAK Minta Kesempatan Kedua
Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian sudah buka suara.
Lewat konfrensi pers Senin (1/2/2021), JAK memohon permintaan maaf kepada seluruh pihak.
“Saya pribadi dan keluarga besar saya dengan tulus dan rendah hati memohon maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada lembaga DPRD Sulut baik itu pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut,” tegas JAK.
Soal desakan mundur yang terus berdatangan, JAK meminta masyarakat memberinya kesempatan kedua.
“Desakan ini saya terima sesuai mekanisme dan akan saya jadikan pelajaran,” tuturnya.
Ketika ditanya lebih jauh soal hubungannya bersama istri, JAK mengaku baik-baik saja.
“Hubungan saya dan ibu MEP berjalan dengan baik,” tutupnya.
(Alfrits Semen)
