AMURANG – Fantastis!! APBD kabupaten Minahasa Selatan berjumlah Rp 408 miliar, setengahnya untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Minsel. Hal ini terungkap setelah mendapatkan data jumlah PNS di Minsel di bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal). Tercatat sebanyak 5.219 PNS di Minsel.
“Pembayaran gaji sudah termasuk tunjangan pegawai mencapai Rp 220 miliar. Dan alokasi terbesarnya ada di DAU jumlahnya Rp 331 miliar, sisanya untuk biaya operasional,” ungkap Drs James Tombokan, Plt Asisiten III Setdakab Minsel kepada beritamanado, sore tadi.
Ketika disentil soal moratorium penerimaan CPNS, kata Tombokan, merujuk pada pernyataan Kepala Bagian Ortal Drs. Cornelius Mononimbar bahwa memang diperkirakan sejalan dengan apa yang dikatakan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu.
“Saya masih ingat saat rakor perdana bersama seluruh kepala-kepala SKPD pada Januari lalu, sempat bupati menyinggung soal jumlah PNS yang sudah melebihi kapasitasnya. Dan rencananya untuk sementara akan dihentikan penerimaan CPNS di Minsel. Ternyata apa yang diungkapkan bupati Tetty Paruntu benar adanya, sebagaimana saat ini kita dengar moratorium dari pemerintah pusat akan memberhentikan sementara penerimaan pegawai. Dimana sudah banyak membebani keuangan negara dan sudah tidak lagi efisien dan efektif lagi pada beberapa posisi,” ucap Tombokan.
Perlu diingatkan kembali sebagaimana moratorium pemerintah pusat bahwa ada beberapa bidang memang butuh diisi seperti bidang keahlian dokter ahli, dokter umum, tenaga medis dan bidang keahlian lainya antara lain guru Matematika, IPA dan teknologi informatika serta pengganti pensiun.
“Jadi sama sekali bukan dihentikan, tetapi menahan sementara pada tahun ini sambil mengkaji kembali jumlah PNS serta sistem penerimaan yang tepat,‘’ jelasnya.
Ditambahkan pula oleh Tombokan, melihat dari topografi daerah ini dan pembayaran berasal dari DAU APBD Minsel itu memang sudah melebihi kapasitasnya. Meski dari sisi profesionalitas masih ada bidang yang dinilai perlu ada penambahan.
“Kan Minsel ada program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tersebar di setiap desa. Nah tenaga kesehatan dan dokter masih sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (ape)
