Manado – Sejak 30 November hingga 7 Desember 2018, 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjalani masa reses III tahun 2018 turun ke dapil masing-masing menyerap aspirasi masyarakat.
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw dari Fraksi PDI-Perjuangan, melaksanakan reses di dapil Manado, salah-satunya di Lingkungan 5, Kelurahan Bumi Nyiur, Kecamatan Wanea yang merupakan kawasan rawan banjir dan genangan air, Minggu (2/12/2018).
Hendrik Tompulu, mewakili warga, menyampaikan terima-kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan. Meski demikian warga menyampaikan aspirasi untuk pengerukan saluran air. “Drainase tertimbun tanah hingga dua meter akibat pengerukan tanah di Citraland sehingga kawasan ini menjadi rawan banjir,” ujar Tompulu.
Selain drainase yang tertimbun tanah akibat pengerukan di perumahan Citraland, masyarakat juga mengeluhkan lambannya proses pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Maengket akses Ringroad-Wanea. “Bukannya kami tidak setuju pelebaran, namun proses pembebasan lahan tidak tuntas karena sebagian warga tidak sepakat dengan besaran ganti rugi,” tambah Tompulu.
Menerima aspirasi tersebut, Andrei Angouw menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemkot Manado yang memiliki kewenangan. “Tentu setiap pembangunan infrastruktur berdasarkan kewenangan berbeda. Soal drainase itu menjadi kewenangan pemerintah kota, ditampung nanti saya sampaikan,” tandas Angouw pada reses yang dihadiri seratusan konstituen.
Ketua Komisi 4 James Karinda dari Fraksi Partai Demokrat mewakili dapil Manado melaksanakan reses di Lingkungan 2, Kelurahan Molas, Kecamatan Molas Darat, Kota Manado, Selasa (4/12/2018), dalam geadaan gelap karena listrik padam.
Masyarakat pun mengeluhkan cara kerja PT PLN yang sering memadamkan listrik dengan berbagai alasan. “Kami di sini selalu mengalami mati lampu, dan itu berjam-jam,” tutur Jultje Bataha, salah satu warga.
Bukan hanya masalah listrik yang dikeluhkan, minimnya tenaga medis menimbulkan persoalan baru bagi warga Molas. Puskesmas Pembantu (Pustu) Molas sudah empat tahun tidak bisa beroperasi. “Unitnya ada tetapi tidak ada perawat yang ada di Pustu. Hal itu sudah terjadi selama empat tahun,” ungkap Bataha.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Gerindra, Wenny Lumentut mewakili dapil Tomohon dan Minahasa, ketika melaksanakan reses bersama warga Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Selasa (4/12/2018) sore, menyatakan bahwa dirinya sejalan dengan program pembangunan Gubernur Olly Dondokambey sejauh yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Wenny Lumentut, aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat akan secepatnya ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut. “Walaupun kami beda partai, saya dan pak gubernur punya tujuan yang sama untuk membangun daerah. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat di sini, akan saya teruskan kepada pemerintah dan saya perjuangkan,” jelas Lumentut.
Dukungan bantuan kendaraan operasional (mobil dan motor) bagi upaya mewujudkan peran perguruan tinggi untuk peningkatan kegiatan operasional adalah penting dan strategis. Demikian bagian aspirasi keluarga besar Politeknik Nusa Utara (Polnustar) kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pdt. Meiva Lintang STh dari Fraksi Partai Golkar, ketika melaksanakan reses di kampus Polnustar, Rabu (5/12/2018).
Aspirasi lain diantaranya: Bantuan pengadaan laboratorium perikanan yang menjadi pilot project dalam rangka peningkatan dunia perikanan, kelautan dan kemaritiman di wilayah Nusa Utara. Perlu adanya ambulans darat dan ambulans laut. Pembangunan workshop pengolahan ikan untuk pengembangan kompetensi mahasiswa perikanan. Bantuan beasiswa kuliah dan insentif tiket atau transportasi bagi mahasiswa.
Diharapkan sosialisasi dan dorongan Pemda agar banyak lulusan SMA untuk melanjutkan studi di Polnustar. “Bantuan dan dukungan untuk pengembangan kompetensi dosen Polnustar dalam bidang penelitian dan pengabdian,” terang dosen dan mahasiswa.
Menanggapi aspirasi reses, Meiva Lintang berkomitmen akan memperjuangkan pada APBD Perubahan 2019 mendatang. “Tentu semuanya ada mekanisme. APBD 2019 sudah ditetapkan sehingga aspirasi ini akan saya perjuangkan di perubahan APBD 2019 mendatang,” terang calon DPD-RI di Pemilu 2019 ini.
Turut hadir reses, Direktur Polnustar Prof. Dr. Frans Ijong MSc, para wakil direktur, dosen, pejabat dan staf Polnustar, Menwa Polnustar, mahasiswa serta tim pendamping dan monitor reses.
Solusi harga kopra turun, bantuan ternak sapi dan kambing, pupuk dan bibit, menjadi bagian aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapil Nusa Utara, Ferdinand Mangumbahang ST.
Reses Ferdinand Mangumbahang dilaksanakan di desa Naha, kecamatan Tabukan Utara, kabupaten kepulauan Sangihe, Rabu (5/12/2018) malam, dihadiri seratusan warga.
Aspirasi lannya dari warga yakni bantuan ke gereja-gereja, modal berjualan di pasar, mempekerjakan lulusan sekolah dan perguruan tinggi di rumah sakit Pratama. “Juga mohon bantuan perahu katinting, alat produksi minyak kelapa, perluasan lapangan sepak bola serta pengadaan mesin paras,” pinta warga.
Terkait harga kopra turun, Ferdinand Mangumbahang merespon aspirasi masyarakat, menjelaskan bahwa harga kopra turun karena mekanisme pasar. “Bapak Gubernur, Wakil Gubernur serta DPRD Provinsi Sulut telah dan sedang me-lobby pengusaha kopra untuk meningkatkan harga permintaan kopra, dan harga kopra semakin naik saat ini,” jelas Mangumbahang.
Hal lainnya disampaikan Ferdinand Mangumbahang, ke depan akan lebih baik jika badan usaha milik daerah atau negara diberi kewenangan untuk membeli. “Atau ditetapkan standar harga kopra secara provinsi,” tandas Mangumbahang pada reses ikut dihadiri perangkat pemerintah desa Naha, masyarakat, serta tim pendamping dan monitoring reses.
(AdvertorialDPRDSulut/JerryPalohoon)
