Amir Liputo saat menerima aspirasi HMI Manado pekan ini
Manado – Tuntutan berbagai organisasi masyarakat termasuk HMI Manado agar pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak PT Freeport bahkan menghentikan aktivitas pertambangan di Papua ditanggapi anggota DPRD Sulut, Amir Liputo.
Menurut Liputo, penutupan Freeport harus mengkuti mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Perpanjangan kontrak disertai divestasi saham lebih dari 50 persen.
“Menuntut menutup Freeport tentu mengikuti mekanisme yang berlaku. Undang-Undang baru bisa saja mereka memperpanjang kontrak sesuai syarat misalnya divestasi 51 persen, membangun smelter, royalty lebih besar, alih teknologi tentu mengutamakan pekerja lokal,” ujar Amir Liputo.
Lanjut Liputo, yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Pemerintahan Jokowi-JK harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, membebaskan kemiskinan, membasmi mafia-mafia Freeport. Kedepan tidak ada lagi masyakat Papua hanya menjadi tamu di tanah mereka sendiri,” tukas Liputo. (jerrypalohoon)
