Manado – Aktifis Anti Korupsi Sulawesi Utara (Sulut), Berty Lumempouw mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap kebenaran sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Sulut.
“Kami merasa perihatin dengan dugaan korupsi yang terjadi di Sulut, kegiatan para koruptor sekarang masif terjadi hampir disemua lini, namun kami fokuskan pada desakan agar DPRD Sulut mau membentuk Pansus dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap Pemprov Sulut,” kata Lumempouw kepada beritamanado.
Dirinya juga menjelaskan DPRD Sulut berkewajiban memerangi korupsi di Sulut, jangan ‘Mandul’ dalam melakukan pengawasan. “DPRD Sulut jangan lemah, segeralah bentuk Pansus dan ungkap kebenaran temuan BPK, kalian wakil rakyat harus pro rakyat,” tegas Lumempouw. (risat)
Aktifis..Motto Membangun tanpa korupsi dari dulu kami orang kampung sampaikan hanya retorika. Malah hanya tameng elit berkorupsi,berkolusi dan bernepotisme. Salut jika Anda mau dan membongkar KKN misal masuknya MegaCorp ke Bank Sulut, Proyek Batik Bentenan utk PNS, korupsi WOC dsb. Kami dorong dan tunggu hasilnya..