Manado, BeritaManado.com — Ketua Umum (Ketum) Partai Demkrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung mengambil sikap tegas terkait digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3/2021) hari ini.
Ketum Demokrat yang terpilih dalam Kongres V Partai Demokrat ini secara tegas mengatakan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.
“Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah Ketum Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi dan AD/ART kami tidak berubah sesuai Kongres ke V Partai Demokrat,” tegas AHY dalam konfrensi pers yang mengangkat tema Rapatkan Barisan! Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi, di Kantor DPP Demokrat, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut juga, putra sulung pendiri sekaligus Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menegaskan, ada 5 poin penting terkait KLB Ilegal di Deli Serdang.
Pertama, kata AHY, KLB yang ramai saat ini adalah inkonstitusional didasari oleh niat dan cara yang buruk.
“KLB jelas tidak sah, bodong atau abal-abal. Karena KLB ini tidak sesuai atau berdasar pada Partai Demokrat yang disahkan pemerintah dalam hal ini Menkumham. Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat bisa menjelaskan kenapa KLB di Sumut adalah ilegal karena untuk bisa menggelar KLB adalah disetujui atau didukung 2/3 DPD, dan 1/2 dari DPC. Kedua-duanya adalah angka minimal diselenggarakan KLB dan harus sepersetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Dan ketiga klausul itu, tidak dipenuhi peserta KLB tersebut,” kata AHY.
Masih dalam poin pertama, sambung AHY, banyak dari peserta KLB hadir atas dasar paksaan, ancaman dan juga imbalan berupa uang, posisi dan kedudukan.
“Inilah yang merusak demokrasi kita. Bukan hanya soal Demorat, tetapi demokrasi di negara kita. Ada aktor politik di balik ini semua dengan mengambil alih Parpol sah dan berdaulat dengan cara ilegal tadi. Hancurlah kita. Kita bukan hanya menyuarakan hak Partai Demokrat, tetapi menyuarakan demokrasi di negara ini. Fakta berikutnya, demi ambisi pribadi, ada orang tanpa KTA Demokrat bisa menjadi Ketum,” ujarnya.
Poin kedua, sambung AHY, mengingat para pemimpin di DPD dan DPC solid, siapapun yang membawa surat kuasa adalah palsu dan melanggar hukum.
“Dan tentu secara tegasakan kita ambil langkah hukum. Saya mendapat laporan langsung hingga pemberitahuan langsung bahwa mereka setia terhadap Demokrat,” ungkapnya.
Ketiga, sambung AHY, pihaknya telah berupaya mencegah digelar KLB tersebut.
“Kami telah berupaya dengan mengirim surat ke Menkopolhukam dan juga Kapolri karena kami menghormati mereka demi menjaga stabilitas keadilan, politk dan keamanan di negara ini. Misalnya terjadi kegaduhan instabilitas politik dan keamanan, sehingga kami menyurat kepada pihak luar,” kata AHY.
Adapun keterkaitan keterlibatan KSP Moeldoko adalah poin keempat yang disinggung AHY.
“Terkait keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu menolak, kini sudah terang menderang atau terbukti ketika diminta GPKPD tadi, bahwa yang bersangkutan menerima ketika diminta menjadi Ketum Demokrat KLB versi Sumut. Apa yang dikatakan meruntuhkan seluruh pernyataan yang dikatakannya sebelumnya. Faktanya, KSP Moeldoko bukan Kader Demokrat. Dan yang lebih mencengangkan, tidak mungkin para penggelar KLB tidak mendapat semangat jika tidak didukung KSP Moeldoko. Bagi kami, itu bukan sikap ksatria, bukan sikap contoh yang baik bagi masyarakat dan generasi muda Indonesia,” tukasnya.
Kelima, kunci AHY, di negara demokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan parpol, pihaknya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak membiarkan atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
“Untuk itu, saya meminta Presiden RI khususnya melalui Menkumham untuk tidak memberikan keabsahan atau legitimigasi atas KLB ilegal tadi. Langkah kami adalah menyiapkan tim hukum melaporkan setiap yang terlibat dalam KLB,” tutur AHY seraya meyakinkan, dirinya bersaksi akan terus berjuang menjaga kedaulan dan kehormatan Partai Demokrat.
“Dan akan menjaga demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami meminta doa seluruh rakyat Indonesia,” tutup AHY.
(AnggawiryaMega)
