Bitung—Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Bitung terhadap APBD Kota Bitung tahun 2011 akhirnya diparipurnakan Jumat (4/5) lalu oleh DPRD. LKPJ ini sendiri nanti diagendakan diparipurnakan setelah sejumlah anggota DPRD Kota Bitung melakukan studi banding keluar daerah tanpa hasil yang jelas.
Paripurna ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bitung, Santy Gerald Luntungan bersama Wakil ketua, Maurits Mantiri yang dihadiri Walikota, Hanny Sondakh. Dalam catatan strategis yang disampaikan Sumisan Sundana, DPRD berharap sekolah tidak membebani siswa dan orang tua dalam hal pungutan apapun, sehingga legislatif mengajukan usulan penambahan dana alokasi khusus bagi sekolah.
“Kami juga minta anggaran lebih diprioritaskan untuk pelayanan ke masyarakat dan CPNS diprioritaskan ke warga Kota Bitung serta bantuan miskin harus benar-benar dimanfaatkan bagi pemberdayaan warga miskin,” kata Sundana.
Sundana juga menyinggung masalah PAD. Dimana menurutnya, SKPD yang tidak mencapai target PAD harus lebih ditingkatkan dan berupaya menggali potensi yang ada. Juga sejumlah SKPD pengelola APBN seperti Disnaker, RSUD, Dinas PU, Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan agar lebih tepat sasaran dalam menggunakan anggaran.
“Agar kesejahteraan nelayan, mengurangi gizi buruk dan kematian ibu dan anak, pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan perlengkapan sarana dan prasarana medik dapat tercapai,” katanya.
Sementara itu, Sondakh dalam sambutannya memberikan aspresiasi kepada DPRD atas koreksi dan masukan. Dan ia berjanji akan menindak lanjutinya.
“Dan kepada setiap SKPD saya berharap ini dijadikan dasar pembenahan guna pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pembangunan kedepan,” kata Sondakh.(en)
