Manado, BeritaManado.com — Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia mendapatkan perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapannya soal istilah Orde Lama yang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan Maharani meminta apa pun yang dilakukan pemerintah jangan sampai menyakiti pihak mana pun.
“Ya itu apa pun kalimatnya apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Elite PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, soal proyek penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara hati-hati dan tak boleh tergesa-gesa.
“Harus di lakukan secara hati-hati transparan jangan buru buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah jangan sekali kali melupakan sejarah,” beber Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan Maharani menyampaikan, walaupun isinya pahit sekalipun namanya sejarah harus dituliskan apa adanya.
“Kalau memang ingin diperbaiki silakan namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan Maharani.
Soal Diksi Orde Lama Dihapus
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban seusai istilah Orde Lama resmi dihapus dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah.
Fadli Zon menyampaikan, jika penamaan Orde Lama hanya merupakan istilah yang dibuat oleh Orde Baru.
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru,” kata Fadli ditemui usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintahan kala itu tidak pernah mengklaim juga sebagai Orde Lama.
“Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya order lama? kan tidak ada,” beber Menbud Fadli Zon.
Untuk itu, kata dia, dalam proyek penulisan sejarah ulang Indonesia pihaknya ingin lebih netral.
“Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral,” klaim Fadli Zon.
“Itu kan masa-masa demokrasi misalnya kalau kita lihat dari demokrasi liberal waktu itu kan jatuh bangunnya kabinet, yang berkuasa secara eksekutif kan sebenarnya kabinet, dari kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah [Harahap], Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, itu sampai kemudian era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966 kira-kira gitu,” sambung Menbud.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi X DPR, Menbud Fadli Zon menyampaikan judul-judul jilid dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dari 10 judul jilid buku yang dipaparkan tak ada penyebutan soal Orde Lama dan hanya terdapat istilah Orde Baru.
Berikut 10 jilid buku sejarah yang sedang digarap tim sejarawan yang direncanakan rampung pada Agustus 2025 dan akan diuji publik pada Juni 2025 mendatang.
- Sejarah Awal Nusantara
- Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina
- Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah
- Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
- Respons Terhadap Penjajahan
- Pergerakan Kebangsaan
- Perang Kemerdekaan Indoenesia
- Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
- Orde Baru (1967-1998)
- Era Reformasi (1999-2024)
(Erdysep Dirangga)
