Manado, BeritaManado.com — Pemilu 2024 beropotensi akan lebih parah ketimbang 2019.
Buruknya kualitas pemilu akibat kejahatan akan semakin sulit dicegah.
Hal itu disampaikan Dosen Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, dalam seminar yang digelar Bawaslu RI di Hotel Luwansa, Selasa (21/3/2023).
Ferry Liando yang membawakan materi ‘Tindak Lanjut Hasil IKP 2024’ beralasan pemilu yang seharusnya merupakan momentum politik peralihan kekuasaan, namun mulai digiring pada kepentingan bisnis, industri maupun kepentingan doktrinisasi.
“Jadi konflik yang terjadi selama ini bukan soal urusan politik. Tapi ada kepentingan lain.
Banyak pemilik modal ikut berkepentingan soal pemilu,” kata Liando.
Liando menuturkan, pemilik modal yang merasa kesulitan dengan kebijakan pemerintahan saat ini tentu tidak menghendaki status quo.
Dikatakan, mereka ingin pergantian rezim.
“Bagi pemilik modal yang merasa diuntungkan dengan kebijakan pemerintah, tentu berharap status quo dan menghendaki tidak terjadi perubahan rezim,” bebernya.
Liando berujar, pemilu akan terjadi perang antara kelompok konservatif dan progresif.
Pemilu juga bakal menjadi kepentingan industri.
“Saat ini makin menonjol operasi artificial intelegence. Mesin atau robot mulai mengendalikan tabiat manusia. Banyak informasi hoax, adu domba dan penyebar kebencian ternyata ada yang dikendalikan oleh kecanggihan teknologi walaupun operatornya adalah manusia,” tegasnya.
Menurutnya, ada kepentingan ekonomi dibalik ini.
Pemilu juga disebut berpotensi sebagai arena perang doktrin yang bernuansa SARA.
Selain itu, politisasi identitas berpotensi lebih marak terjadi.
“Polarisasi masyarakat saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu 2019 yang awalnya mulai redup, kini dihidupkan kembali. Sebagian media televisi sudah mulai menayangkan perdebatan aktor-aktor yang terkesan senang mengadu domba publik,” jelas Liando.
Kini, tambah Liando, Bawaslu dan jajaran memiliki tugas yang amat berat.
“Bawaslu diberikan kewenangan memastikan pemilu secara berkualitas melalui proses pemilu jujur dan adil,” tandasnya.
Pemateri pada kegiatan ini adalah Jojo Rohi dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pusat dan Fentje Bawengan Tenaga Ahli Bawslu RI.
(Alfrits Semen)
