Bitung, BeritaManado.com – Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar mendengar arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Jumat (9/12/2022).
Arahan itu disampaikan Ma’ruf dan Firli di Puncak Peringatan Hari Antir Korupsi
Sedunia (Hakordia) 2022 yang digelar secara virtual dan diikuti Wakil Wali Kota bersama sejumlah pejabat Pemkot Bitung di ruangan kerja.
Menurut Wakil Wali Kota, Ketua KPK tampil perdana memberikan sejumlah arahan dalam rangka Hakordia 2022.
“Korupsi adalah musuh kita bersama dan musuh semua negara. Kita bergerak berbarengan dengan seluruh kekuatan dunia karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan bukan skala nasional saja bahkan sampai skala global,” kata Hengky menirukan penyampaian Firli.
Indonesia pulih bersatu berantas korupsi, lanjut Hengky, juga disampaikan Ketua KPK serta mengingatkan soal bahaya korupsi karena sudah banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena korupsi.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), kata Hengky, meningkat setiap tahunnya. Artinya semua harus sadar dan memiliki perilaku antikorupsi.
“Mari para pejabat yang ada melaporkan
LHKPN dan juga gratifikasi. Tindakan pencegahan harus dibarengi dengan tindakan yang membuat efek jera agar memang betul-betul efektif,” katanya.
Sedangkan Wakil Presiden kata Hengky, juga menyampaikan hal yang sama yakni korupsi adalah pandemi global juga karena memiliki sifat korosif dalam segala bidang.
“Pak Wakil Presiden juga menyampaikan, dampak dari krisis multidimensi akan semakin sulit ditangani dengan perilaku koruptif. Pemulihan sosial ekonomi global akan sangat membutuhkan dukungan dari KPK,” katanya.
Wakil Presiden lanjut Hengky, mengajak untuk memberikan perhatian kepada kemakmuran tidak akan mungkin dinikmati oleh suatu negara apabila pengelolaan negaranya tumpul (koruptif).
“Upaya pemberantasan korupsi diarahkan oleh perubahan perilaku aparat dan masyarakat serta semangat Indonesia pulih memberantas korupsi menjadi penguat komitmen semua lembaga, kementerian untuk menjalankan rencana kerja pemerintah,” katanya.
(***/abinenobm)
