TAHUNA – Opini tidak wajar serta disclamer yang diperoleh pemerintahan kabupaten kepulauan Sangihe secara berturut-turut selang tiga tahun anggaran terakhir, menjadi cambuk berarti bagi pemerintahan Drs Hironimus Makagansa MSi dan Jabes Gaghana SE. ME untuk melakukan pembenahan selama
kepemimpinan mereka periode 2011-2016.
Tidak mengherankan berbagai temuan ataupun hasil audit BPK RI di kabupaten Sangihe mendapatkan prioritas untuk segera ditindaklanjuti. “Dalam waktu satu dua hari ke depan saya akan memanggil semua pimpinan SKPD untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK di Sangihe ini,” ujar Wakil Bupati Jabes Gaghana SE. ME ketika melakukan jumpa pers media, Kamis (3/11) tadi.
Lebih lanjut Gaghana menyatakan opini tidak wajar yang diperoleh baiknya harus ditingkatkan menjadi wajar. “Sehingga evaluasi internal terhadap pengelolahan keuangan serta aset di semua SKPD harus kita lakukan dan harus ada output untu melakukan perubahan,” jelasnya kembali.
Bagi bendahara setiap SKPD untuk tahun anggaran 2012 nanti akan dialokasikan dana guna pelatihan perbendaharaan sehingga keinginan bersama untuk mengembalikan citra daerah ini terhadap pengelolahan keuangan daerah yang sudah terlanjur hancur akan bisa dilakukan bersama.
“Saya sebagai wakil bupati dengan Tupoksi pengawasan akan memperketat pengawasan tersebut. Selama ini dalam pemerintahan sebelumnya saya sebagai wakil bupati hanya boneka saja, tetapi kali ini saya tampil sebagai wakil bupati sungguhan yang memintahkan SKPD tidak lagi bekerja asal bapak senang, tetapi saya menuntut kinerja yang maksimal,” tegasnya.
Masih menurutnya, untuk hasil temuan BPK bila secara internal masih bisa ditolerir dan punya jalan keluar akan dilakukan, namun kalau sudah diambang batas maka konsekuensinya yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum.
“Jangan kita dininabobokan oleh persoalan yang itu-itu saja. Jika Sangihe ingin maju maka perubahan harus kita lakukan dan perubahan tersebut dimulai dari diri sendiri,” pungkasnya. (gun)
