MANADO – Dipastikan ribuan warga yang terdiri dari elemen mahasiswa, pemuda dan masyarakat akan melakukan aksi turun ke jalan, Senin (31/10) pekan depan. Aksi dari kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat akan menyambangi kantor DPRD, Pemprov Sulut dan berakhir di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Belasan pimpinan aksi yang dikoordinir Benny Rhamdani, Sabtu (29/10) tadi, berkumpul di Kantor DPRD Sulut yang terdiri dari Central Koordinasi Pembaharuan Agraria, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang (AMALTA), AMAB Bengkol, Masyarakat Sario Dalam, Masyarakat Pandu eks pengungsi, Masyarakat Bumi Nyiur korban penggusuran, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, HMI MPO, HMI DIPO, Mahasiswa Kota Ternate (Mahkota), Forum Mahasiswa Kota Tidore (FOMAKATI), Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmera Tengah, PMHU, Himpunan Kerukunan Mahasiswa Papua (HKMP), Organisasi Masyarakat Adat Bantik Kalasey, dan organisasi masyarakat lainnya.
“Aksi akan diikuti sekurang-kurangnya 1500 orang, dengan tuntutan secara umum merupakan perlawanan perampokan anggaran, baik yang dilakukan eksekutif dan legislatif, serta perlawannan terhadap perampokan tanah rakyat yang dilakukan orang atau kelompok tertentu yang merupakan buah perselingkuhan dengan aparat hukum dan BPN,” tutur Rhamdani.
Ditambahkan Rhamdani, aksi juga untuk melawan perampok kekayaan negara yang dilakukan perusahaan asing dalam bentuk pertambangan. Melawan perampokan kekayaan beragam budaya, masalah buruh, pengekangan terhadap pemeluk aliran kepercayaan, serta ketidakadilan yang melanggar hukum yang dilakukan rezim yang bersifat absolut. “Hukum seakan-akan hanya milik orang besar dan berduit saja,” tambahnya. (jry)
