RATAHAN – Pernyataan Ketua Dekab Mitra, Toni Hendrik Lasut bahwa pihak Depdagri dan DPRD telah mempersilahkan Pemkab Mitra menggunakan logo merpati mendapat reaksi keras warga dan aktivis Mitra.
Konsultasi DPRD yang hanya diwakili anggota dewan pendukung logo pemulihan tidak mengikutsertakan anggota dari fraksi PDI-Perjuangan dianggap telah melakukan pemutarbalikkan fakta.
“Nyata-nyata rakyat Mitra secara tegas menolak penggantian logo manguni menjadi merpati, beraninya mereka (DPRD) mengakui ke pemerintah pusat seperti itu,” ujar seorang aktivis geram, kepada beritamanado, Selasa (26/01) di depan kantor DPRD Mitra.
Gerakan 100.000 penolakan burung merpati facebooker merupakan salah-satu bukti nyata penolakan rakyat Mitra terhadap penggunaan logo pemulihan, “tidak perlu pemulihan logo Mitra, yang perlu dipulihkan adalah orang-orang yang tidak menghargai sejarah Mitra,” tegas Mariana Kamagi, warga Mitra yang berdomisili di Manado. (JRY)
RATAHAN – Pernyataan Ketua Dekab Mitra, Toni Hendrik Lasut bahwa pihak Depdagri dan DPRD telah mempersilahkan Pemkab Mitra menggunakan logo merpati mendapat reaksi keras warga dan aktivis Mitra.
Konsultasi DPRD yang hanya diwakili anggota dewan pendukung logo pemulihan tidak mengikutsertakan anggota dari fraksi PDI-Perjuangan dianggap telah melakukan pemutarbalikkan fakta.
“Nyata-nyata rakyat Mitra secara tegas menolak penggantian logo manguni menjadi merpati, beraninya mereka (DPRD) mengakui ke pemerintah pusat seperti itu,” ujar seorang aktivis geram, kepada beritamanado, Selasa (26/01) di depan kantor DPRD Mitra.
Gerakan 100.000 penolakan burung merpati facebooker merupakan salah-satu bukti nyata penolakan rakyat Mitra terhadap penggunaan logo pemulihan, “tidak perlu pemulihan logo Mitra, yang perlu dipulihkan adalah orang-orang yang tidak menghargai sejarah Mitra,” tegas Mariana Kamagi, warga Mitra yang berdomisili di Manado. (JRY)