MANADO – Sehubungan dengan usulan lima buah Ranperda maka fraksi Demokrat merasa perlu untuk menyampaikan beberapa pandangan. Ranperda mengenai pajak daerah, kita tahu bersama bahwa pajak daerah merupakan indikator percepatan pembangunan daerah yang bersumber dari masyarakat baik perorangan maupun badan atau lembaga lainnya.
Pajak daerah merupakan indikator salah satu percepatan pembangunan maka diharapkan penyesuaian tarif atau pajak daerah ini tidak terlalu membebani masyarakat. Soal DAS Tondano, walaupun masyarakat pesimis sebab tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap aliran Sungai Tondano ini, namun demikian dengan adanya usulan adanya DAS Tondano ini maka Fraksi Demokrat menyatakan bahwa Pemprov telah menaruh perhatian penuh dalam rangka pelestarian, penggunaan yang berkaitan dengan aliran Sungai Tondano ini.
Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD, John Mantiri memandang bahwa khusus aliran Sungai Tondano ini diusulkan untuk membentuk satu badan atau lembaga yang khusus menangani DAS Tondano yang dapat memberikan hal yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulut termasuk beberapa Kabupaten/Kota yang dilalui Sungai Tondano ini.
“Ranperda tentang perubahan atas peraturan no 4 tentang organisasi tata kerja sekretariat daaerah dan kesekretariatan DPRD Sulut, dalam struktur organisasi perlu ada perubahan untuk meningkatkan kinerja. PD juga berharap sejauh mana pimpinan menganalisa perubahan struktur yang ada dan sejauh mana perbaikan struktur prinsip-prinsip organisasi agar organisasi ini tetap hidup dan bisa menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat secara global.
“Ranperda tentang perubahan peraturan no 4 thn 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Sehingga perubahan ini menjadi dorongan untuk peningkatan mutu kerja,” tukas Mantiri. (is)
