Manado, BeritaManado — Kalangan akademisi menyayangkan sikap kandidat bakal calon gubernur Vonnie Anneke Panambunan yang melakukan praktik bagi-bagi uang saat melakukan sosialisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Terlebih, tindakan itu dilakukan tanpa memperhatikan protokol COVID-19.
Dosen Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud M. Liando menjelaskan apa yang dilakukan Vonnie Panambunan tidak patut ditiru karena bukan cerminan pendidikan politik kepada publik.
“Saya kurang yakin, apakah calon yang biasa bagi-bagi uang itu mempromosikan kemampuan dan akal sehat, atau sekadar mengandalkan materi untuk mempopulerkan dirinya,” kata Ferry Liando, kepada BeritaManado.com, Kamis (18/6/2020).
Diakui Ferry, ada kendala dalam menertibkan perilaku tersebut.
Pasalnya, Undang-undang (UU) Pilkada hanya melarang para kepala daerah melakukan politik uang jika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.
Dijelaskan, dalam Pasal 71 Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
“Jadi jika bersangkutan belum jadi calon sulit ditindak,” terang Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat itu.
Olehnya, lanjut Ferry, fungsi pengawasan sebelum penetapan calon harusnya diambilalih mendagri, masyarakat atau media massa.
“Mendagri mesti tegas apalagi pembagian itu melanggagar protokol kesehatan yang diatur pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, peran media massa perlu kritis melihat kasus seperti ini.
Jangan sampai kata Ferry, fungsi dari kontrol dari media redup hanya karena sang kandidat banyak memberikan sumbangsih dalam bentuk iklan.
“Pemberitaan harusnya seimbang. Apalagi yang sering dituding melakukan politisasi bansos adalah pihak incumbent. Harus adil, sebab banyak pelaku politik uang saat ini, namun nyaris tidak diberitakan,” tandasnya.
(rds)
