Minut, BeritaManado.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dibawa kepemimpinan Bupati Vonnie Anneke Panambunan diminta jangan anti kritik.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Edwin Nelwan menyebutkan, pandangan umum FPG dalam Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Minut Tahun Anggaran 2019 serta respon kondisi terkini penanganan Pandemi COVID-19, bukan tanpa kajian.
“FPG bukanlah asal bunyi tanpa kajian bahkan membelakangi kepentingan rakyat, justru sebaliknya tanggapan eksekutif ibarat jauh panggang dari api. Pandangan Umum Fraksi Golkar sepenuhnya merupakan jeritan masyarakat dan petugas kesehatan yang ada di lapangan,” ujar Edwin Nelwan, Jumat (5/6/2020)
Adapun beberapa poin yang disorot FPG terhadap penanganan COVID-19 di Minut seperti kurangnya tenaga medis, Alat Pelindung Diri (APD), kurangnya ketersediaan ruangan yang representatif bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif sesuai standart penangan pasien COVID-19.
“Dana yang digelontorkan untuk penanganan COVID-19 lewat rasionalisasi postur APBD 2020 cukup untuk menyelesaikan itu semua. Juga FPG meminta terobosan baru gugus tugas dalam menyikapi penyebaran virus corona yang terus naik terutama di pintu masuk darat maupun laut sehingga menimbulkan rasa aman bagi masyarakat. Pemerintah harus mengeluarkan aturan yang jelas menyangkut mekanisme penangan pemakaman korban COVID-19 sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Minut ini.
Soal sorotan FPG terhadap PDAM dan PUD Klabat yang menyebabkan kerugian pada tahun 2019, merupakan bukti dukungan FPG dalam menstimulir pertumbuhan 2 perusahaan daerah itu sehingga dapat menjadi katalisator mewujudkan fungsi sosialnya menyejahterahkan rakyat juga memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minut ke depan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu mengungkapkan, legislatif dan eksekutif adalah dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda dan itu jelas diatur dalam UU 23 tahun 2014 dan diperbaharui dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Sehingga jika Bupati Panambunan tidak suka dengan pandangan tersebut, itu bukti ketidakpahaman bupati terhadap tugas terkait eksistensi setiap lembaga dalam pemerintahan daerah seperti diatur pada Undang Undang Pemerintahan Daerah.
“Saya tahu pada LPJ kemarin ibu bupati ada bersama dengan pejabat teras lingkup Pemkab Minahasa Utara. Tapi herannya, kesalahpahaman ini bisa terjadi. Apakah kepala SKPD ini sudah menjalankan fungsinya atau hanya bekerja asal ibu senang sementara mereka diberi TKD (Tunjangan Kinerja Daerah, red) begitu tinggi,” sesalnya.
Lanjut Edwin, tanggapan Bupati Panambunan bahwa PDAM dan PUD Klabat merugi akibat dampak COVID-19 tidak bisa dijadikan alasan karena yang dibahas adalah penggunaan anggaran tahun 2019, jauh sebelum pandemi COVID-19 .
“Dari kacamata Fraksi Partai Golkar, seyogyanya pandangan umum dari legislatif patut dilihat dan dihargai eksekutif karena merupakan esensi dari sinergitas antar dua lembaga ini. Paripurna LPJ APBD 2019 kemarin bukan paripurna internal eksekutif tapi paripurna 3 lembaga. yang punya legitimasi legislatif, eksekutif juga yudikatif. Sikap Fraksi Golkar jelas tetap menjadi mitra kerja pemerintah yang kritis dan proporsional dan tetap mengedepankan kepentingan rakyat secara konsisten. Karena Golkar ada, bertumbuh dan besar bersama rakyat,” tambah legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Dimembe, Talawaan dan Likupang Selatan itu.
(Finda Muhtar)
