Pasan, BeritaManado.com — Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) di bidang kesehatan pasca berakhirnya kerjasama dengan BPJS, dalam hal kebijakan Universal Health Coverage (UHC), percepatan pengoperasian RSUD Mitra Sehat terus dipacu.
Terkait hal ini, Dirut RSUD Mitra Sehat Luci Mewengkang mengatakan, kemungkinan dalam waktu dekat ini atau secepatnya minggu depan RSUD Mitra Sehat sudah bisa running dan saat nanti beroperasi akan disiapkan empat orang dokter umum.
“Semua penduduk Mitra nanti bisa mendapat pelayanan gratis. Untuk poli biasanya jadwal pelayanan hingga jam 12, namun disesuaikan dengan SDM dan pasien yang ada nanti,” jelasnya, Rabu (5/2/2020).
Dirinya menjelaskan bahwa sesuai hasil rapat dengan Bupati James Sumendap dan jajaran Pemkab Mitra lainnya, SDM yang masih kurang akan segera dilengkapi, baik ditarik dari Puskesmas maupun diadakan kontrak atau perekrutan baru.
“Untuk dokter spesialis, khusus penyakit dalam sudah ada, sementara untuk spesialis anak, THT, dan kandungan akan direkrut dari luar. Kemudian untuk tenaga teknis lainnya akan direkrut melalui tenaga THL,” kata Luci Mewengkang.
Lanjut seperti yang disampaikan Bupati James Sumendap, dirinya mengatakan bahwa untuk perekrutan, semisal tenaga perawat, akan melewati tahapan seleksi.
“Ini akan direncanakan secepatnya dan akan dibuat undangan. Dalam perencanaan awal kita butuh 33 tenaga, namun setelah dikalkulasi ternyata dibutuhkan lebih dari 33, apalagi untuk perawat. Saat ini perawat yang ada baru 13 orang,” tuturnya.
Selanjutnya untuk menunjang pelayanan di RSUD ini, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran insentif dokter spesialis hingga tenaga medis lainnya.
“Untuk dokter spesialis insentif sekira 20 juta rupiah, sedangkan tenaga lainnya dilakukan pengkajian berdasarkan beban kerja yang ada. Khusus tenaga medis yang ditarik dari puskesmas, TKD-nya yang kita sesuaikan atau naikan karena TKD di puskesmas beda dengan di rumah sakit,” ujar Luci Mewengkang.
Adapun terkait alat kesehatan (alkes) menurutnya menyesuaikan dengan pelayanan karena dokter memberikan pelayanan berdasarkan kesediaan alkes dan dalam poliklinik belum semua kasus bisa ditangani.
Sedangkan untuk mobil ambulance hingga mobil jenazah, menurutnya kalau rumah sakit sudah jalan pasti ada, namun bukan pengadaan, tapi ditarik dari puskesmas.
“Selain itu, satu hal penting yang akan disiapkan adalah terkait ketersediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), mengingat rumah sakit menghasilkan limbah B3 yang berbahaya,” pungkasnya.
(Jenly Wenur)
