Pasan, BeritaManado.com – Pasca terhentinya kerjasama dengan BPJS dalam hal ini kebijakan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menyusul kenaikan iuran BPJS sekira 80 persen, Pemerintah Kabupaten Mitra terus berpacu meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mitra Sehat.
Dengan slogan ‘Mitra Hebat Bergerak Cepat,’ Bupati Mitra James Sumendap, SH turun langsung memantau percepatan pengoperasian RSUD Mitra Sehat, di Kecamatan Pasan Kabupaten Mitra, Rabu (5/2/2020).
“RSUD Mitra Sehat akan dipacu agar tahun depan sudah beraksi full. Bulan ini kami persiapkan tenaga dokter spesialis, diantaranya dua dokter ahli penyakit dalam, dua dokter ahli kandungan, dua dokter ahli anak, dan dua dokter ahli THT,” ungkap James Sumendap.
Terkait hal ini pihaknya akan melakukan perekrutan dengan perjanjian kontrak kerja dan mengingat rumah sakit masih kategori baru maka akan coba untuk dilayani.
Sementara berkaitan dengan BPJS di Mitra dirinya menuturkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah karena yang terganggu adalah yang sudah terbiasa Universal Health Coverage.
“Sudah jelas di UU 32 pasal 34, fakir miskin urusan negara. Orang miskin di Mitra tinggal 12 ribuan, sementara anggota peserta BPJS ada 42 ribuan. Karena kebijakan UHC makanya seluruh Jamkesda di Mitra dicover,” tandas James Sumendap.
Dijelaskannya, anggaran 16 miliar rupiah untuk UHC bersama DPRD diputuskan bulan Oktober, sedangkan untuk kenaikan 80 persen iuran BPJS, Keputusan Presiden baru ditandatangani Bulan Desember sehingga kalau dilanjutkan berarti ada kurang pembayaran.
“Saya tidak biasa dan tidak pernah berhutang dalam mengurus pemerintahan daerah. Saya beda dengan BPJS yang suka berutang di rumah sakit. Oleh karena itu bak buah simalakama, saya putuskan hentikan kontrak dengan BPJS,” tukasnya.
Menurutnya BPJS tidak boleh mendesak sebab dari informasi yang diterima bahwa kalau ingin buat Jamkesda harus diatas 10 ribu sehingga dirinya mempertanyakan UU mana yang mengaturnya.
“Jadi tidak ada kajian lagi soal perpanjangan untuk UHC karena ini kebijakan, bukan kewajiban. Harus bedakan itu,” pungkas Bupati Mitra ini.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Mitra, Marty Ole, Plh Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos, Dirut RSUD Mitra Sehat, Luci Mewengkang, sejumlah anggota DPRD lainnya, para asisten dan jajaran Pemkab Mitra.
(Jenly Wenur)
