MANADO, BeritaManado.com — Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah lokasi di Provinsi Sulut dinilai mubazir karena diduga tidak bisa digunakan karena tidak dialiri air.
Hal tersebut lantas menggugah keprihatinan anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo.
Di hadapan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut, Amir Liputo menegaskan akan membawa masalah ini hingga aparat.
“Banyak proyek SPAM yang sudah dibangun namun tidak bisa digunakan karena tidak dialiri air. Keluhan ini sudah ada sejak 5 tahun lalu. Padahal ini menggunakan anggaran negara dari pajak rakyat,” tegas Amir Liputo.
Untuk itu, legislator PKS ini meminta kedua belah pihak yakni DPRD Sulut bersama BPPW Sulut turun meninjau langsung titik SPAM.
“Kami juga meminta data lengkap titik-titik SPAM dan siapa yang mengelola SPAM dimaksud,” jelas Liputo.
Menjawab itu, Kepala BPPW Sulut Rus’an Nurtaib melalui jajarannya Khalid menjelaskan, pengerjaan SPAM mengikuti PP 122 tahun 2015.
“Namun yang menjadi salah satu permasalhan yang paling rumit adalah pembebasan lahan dan terkait pengelolaan dari masing-masing kabupaten/kota, UPTD maupun PDAM yang memiliki SPAM,” ungkap Khalid.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pembangunan SPAM melalui mekanisme yang diajukan kabupaten/kota.
“Menjadi pengalaman kami kedepan untuk melaksanakan Kegiatan Penanganan Infrastruktur setidaknya harus ada akta jual beli lahan yang akan menjadi titik pembangunan,” tutur Khalid.
(AnggawiryaMega)