MANADO, BeritaManado.com — Sebagai bentuk pemenuhan mekanisme dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, Kamis (09/01/2020) tadi, menggelar penandatanganan pakta integritas lingkup pejabat struktural Sekretariat DPRD Sulut.
Dikatakan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, pakta integritas tersebut merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh semua SKPD.
“Karena ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan juga merupakan bagian dari roadmap reformasi birokrasi nasional. Bahwa substansi dari reformasi birokrasi diantaranya adalah terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” beber Glady Kawatu.
Lanjut dikatakan Glady Kawatu, pakta integritas sendiri didalamnya memuat komitmen dan kesepakatan semua pejabat untuk menjalankan isi dari pakta integritas yang diantaranya terkait dengan bagaimana menuju ke pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Tidak menerima suap, akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang memang harus kita lakukan penandatanganan, terutama pejabat struktural dan itu harus kita jalankan sepanjang kita diberikan kepercayaan dalam menjabat,” tandas Kawatu.
Dalam penandatanganan pakta integritas sendiri dihadiri oleh semua ASN dan THL di lingkup Setwan Sulut.
(AnggawiryaMega)
