Mononutu : RUU Kepulauan Terus Diseriusi

MANADO – Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2011 terus mendapat perhatian serius dari tujuh Gubernur ( Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Bangka Belitung) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan.Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Humas B. Mononutu SH, “pembahasan RUU daerah kepulauan benar-benar diseriusi, mengingat daerah kepulauan memiliki berbagai karakteristik diantaranya, luas wilayah laut lebih besar dari darat, penduduk relatif sedikit dan persebarannya tidak merata, masyarakat tersegregasi menurut teritorial pulau dan ketersediaan sumber daya alam yang beragam. Karakteristik lainnya, dinamika ekonomi terbatas dan berskala kecil, rentan terhadap perubahan dan hampir semua provinsi kepulauan berada pada wilayah perbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,’’ jelas Mononutu, Kamis (25/8).

Ia menambahkan bahwa sepengetahuannya, saat ini Baleg juga membahas dua RUU lainnya yang saling berkaitan yaitu RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan RUU tentang Daerah Perbatasan.

Ia juga menjelaskan, isu hukum yang berkembang selama ini, kecenderungan pengaturan hukum yang menyamakan karakteristik daerah dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan antar daerah. Seharusnya, daerah dengan wilayah kecil dan jumlah penduduk besar harus disamakan dengan daerah yang wilayah besar tetapi jumlah penduduk relatif kecil dan menyebar. Selain itu, kewenangan daerah di wilayah laut belum diatur secara substansial untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

‘’Untuk itu, UU tentang Daerah Kepulauan ini sangat diperlukan mengingat daerah kepulauan merupakan bagian NKRI yang memiliki karakteristik khas, dimana luas wilayah laut lebih besar dari wilayah darat dengan komunitas masyarakat yang tersegregasi berdasarkan teritorial pulau,’’ tambah Mantan Kabid di Dipenda Provinsi Sulut ini. (jrp)