Manado – Prioritas anggaran serta anggaran pendidikan dan kesehatan yang belum memenuhi harapan sesuai amanah Undang-Undang dipertanyakan oleh anggota DPRD Sulut, James Karinda pada rapat perbaikan Perubahan APBD 2016 yang dihadiri TAPD Pemprov Sulut, Selasa (25/10/2016).
“Misalnya anggaran pendidikan di Diknas Sulut hanya sekitar 4 persen dari total APBD. Sejauhmana komitmen pemerintah
menjalankan amanah undang-undang,” tegas James Karinda.
Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut, Edwin Silangen mewakili pemerintah provinsi berjanji akan menindaklanjuti masyarakat melalui DPRD Sulut.
“Soal anggaran pendidikan dan kesehatan akan ditindaklanjuti. Juga kegiatan-kegiatan seremonial akan dikurangi termasuk pengadaan ATK berulang-ulang,” jelas Edwin Silangen pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi Wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu dan Wenny Lumentut. (jerrypalohoon)
